Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ESDM gandeng BPS perkuat pendataan guna hasilkan kebijakan sektor energi berkualitas

ESDM gandeng BPS perkuat pendataan guna hasilkan kebijakan sektor energi berkualitas Menteri Jonan di ITS. ©esdm.go.id

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data, dan informasi statistik bidang ESDM.

Pemanfaatan data dan informasi statistik yang dimiliki kedua lembaga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, guna meningkatkan nilai tambah data dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan bagi sosial ekonomi bangsa.

Data-data yang dibutuhkan sektor ESDM dari BPS antara lain, data konsumsi energi rumah tangga, data industri dan transportasi per wilayah yang dibutuhkan untuk perhitungan konservasi energi dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), data realisasi dan proyeksi PDRB nasional serta provinsi untuk penyusunan Rencana Umum Ketengaslitrikan Nasional atau RUPTL.

Tak hanya itu. Ada juga data spasial demografi dan kehutanan untuk mendukung perhitungan potensi sumber daya energi terutama tenaga surya, data nilai tambah PDB sektor lain untuk menghitung proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi dan potensi, serta data statistik lainnya dapat ditingkatkan nilai tambahnya.

Menteri Jonan mengatakan bahwa kerja sama dengan BPS diharapkan dapat meningkatkan keakuratan, dan kebaruan data yang dimiliki pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Makin user friendly, mohon ditingkatkan, sekarang saya baca, kemudian generasi berikutnya pasti beda," ungkap dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/3).

Selain itu, kerja sama ini, menurut dia dapat menjadi jalan untuk melakukan pertukaran kecakapan atau sharing knowledge antara kedua instansi. "Saya yakin rekan di ESDM pengelola data dan pusat data perlu belajar ke BPS bagaimana mengolah dan menyimpan data dengan baik," imbuhnya.

Seperti diketahui, ruang lingkup kerja sama Kementerian ESDM dan BPS meliputi penyediaan data dan/atau informasi statistik terkait bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian, pemanfaatan data dan/atau informasi statistik terkait bidang energi dan sumber daya mineral untuk data dan/atau informasi yang telah tersedia;

Selain itu juga mencakup pengembangan sistem informasi dan metodologi statistik terkait bidang energi dan sumber daya mineral, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada bidang statistik serta bidang energi dan sumber daya mineral, diseminasi informasi bidang statistik serta bidang energi dan sumber daya mineral, serta kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas para pihak.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS

Menuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.

Baca Selengkapnya
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat

Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045
Big Data Jadi Tantangan BPS Wujudkan Indonesia Emas 2045

BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Sinergi BPH Migas dan Pemprov Sulawesi Utara dalam Memperkuat Pengendalian dan Pengawasan JBT dan JBKP
Sinergi BPH Migas dan Pemprov Sulawesi Utara dalam Memperkuat Pengendalian dan Pengawasan JBT dan JBKP

Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Perkuat Pondasi Perencanaan Pembangunan, Kaltim Terus Dorong Data Desa Presisi
Perkuat Pondasi Perencanaan Pembangunan, Kaltim Terus Dorong Data Desa Presisi

Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Forum Konsultasi Publik, BPSDM ESDM Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Konservasi Energi
Forum Konsultasi Publik, BPSDM ESDM Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Konservasi Energi

Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi.

Baca Selengkapnya
Sinergi Pertamina dan Kementerian ATR/BPN, Perkuat Infrastruktur Energi Nasional
Sinergi Pertamina dan Kementerian ATR/BPN, Perkuat Infrastruktur Energi Nasional

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ATR/BPN dengan Pertamina.

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045

ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Pelebaran Daya Listrik, Tarif Listrik Pelanggan Bakal Naik?
Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Pelebaran Daya Listrik, Tarif Listrik Pelanggan Bakal Naik?

Kementerian ESDM menilai pelebaran batas daya ini diperlukan menyesuaikan dengan perkembangan model bisnis saat ini.

Baca Selengkapnya
BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM
BPH Migas dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi Meningkatkan PAD dari Sektor BBM

Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya