ESDM: Holding BUMN energi genjot pembangunan infrastruktur gas
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut positif pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara (BUMN) energi. Langkah ini dinilai akan mendorong pembangunan infrastruktur gas secara masif.
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, jika Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah digabung dengan Pertamina, Kementerian ESDM akan semakin mudah memberikan penugasan dalam pembangunan infrastruktur sehingga semakin cepat penggabungan itu terealisasi, akan lebih baik.
"Kami sangat mendukung rencana menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara ke dalam induk usaha BUMN energi yang dipimpin PT Pertamina sehingga pembangunan infrastruktur gas bisa masif karena akan bersama-sama membangunnya," katanya seperti dilansir Antara, di Jakarta, Kamis (21/4).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kemnaker mempermudah proses penempatan PMI? “Jadi saya berharap teman-teman semua bisa membantu kami Kementerian Ketenagakerjaan, sampaikan kepada saudara-saudara yang di kampung halaman, jika ingin bekerja keluar negeri maka ikuti prosedur yang benar, dan pemerintah sekarang sudah mempermudah proses penempatan PMI,“ ucapnya.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan kompetensi SDM? Kegiatan Bimtek yang bertemakan Custody Transfer ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) badan usaha gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
Sementara anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina akan menjadikan pengembangan infrastruktur gas lebih efektif dan efisien.
"Penguasaan infrastruktur gas menjadi satu pintu. Dengan penyatuan tersebut akan lebih banyak manfaatnya," kata dia.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean berpendapat setelah penggabungan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menetapkan strategi dan skala prioritas pembangunan infrastruktur gas.
"Pembangunan infrastruktur gas ke rumah tangga harus jadi prioritas, sehingga masyarakat bisa mendapat gas murah pengganti LPG," kata dia.
Menurut Ferdinand, jaringan infrastruktur gas industri juga perlu tetap dibangun lebih banyak lagi, sehingga harga gas juga menjadi lebih kompetitif. Dengan begitu produk-produk yang dihasilkan industri nasional juga memiliki daya saing, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding BUMN Energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100 persen sahamnya dikuasai negara akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usaha di dalamnya.
Tahun ini, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengembangkan jaringan gas kota di enam wilayah dengan 23.158 sambungan rumah tangga (SR). Sebanyak 26.225 sambungan rumah tangga (SR) di antaranya sudah beroperasi awal Maret 2016.
Jaringan gas (jargas) yang sudah beroperasi itu tersebar di enam kota di Tanah Air, yaitu Prabumulih, Sumatera Selatan sebanyak 4.650 SR, Jambi sebanyak 4.000 SR, dan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sebanyak 4.172 SR.
Selain itu, jargas kota Pertamina juga terdapat di Bulungan, Kalimantan Timur sebanyak 3.300 SR; Sidoarjo, Jawa Timur 6.154 SR; dan Bekasi, Jawa Barat 3.949 SR.
PT PGN juga berencana menambah jaringan gas bumi sepanjang lebih 600 km di 10 kota pada tahun ini, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Batam dan daerah lainnya. Pembangunan pipa gas tersebut bertujuan antara lain mendukung penyaluran gas bumi untuk rumah tangga.
PGN mencatat sudah menyalurkan gas ke lebih dari 107.690 rumah tangga di berbagai daerah hingga awal 2016. Hingga 2019, perseroan akan menambah 110 ribu sambungan gas rumah tangga, baik melalui penugasan pemerintah maupun yang dibiayai sendiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Infrastruktur terintegrasi menjadi tantangan tersendiri dan peran PGN menjadi krusial sebagai pengelola infrastruktur gas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGas bumi juga berguna menjadi bahan baku untuk industri pupuk.
Baca SelengkapnyaPipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.
Baca SelengkapnyaKarena aspek ini menentukan bagaimana setiap negara bergerak untuk menuju target Net Zero Emission.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 4,64 persen pada triwulan I-2024, yang berkontribusi 72,39 persen terhadap nilai ekspor nasional.
Baca SelengkapnyaSaat ini, PGN sudah memiliki jaringan infrastruktur berupa pipa gas sepanjang 31.705 km dan empat terminal LNG.
Baca SelengkapnyaIDD merupakan proyek terintegrasi dari beberapa lapangan dan wilayah kerja di laut dalam Kutai Basin, dengan kedalaman mencapai 1.000-2.000.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PGN, Amien Sunaryadi memacu PGN Group agar meningkatkan keberadaannya di mata masyarakat.
Baca SelengkapnyaSKK Migas sepakat bahwa kekayaan alam seperti gas bumi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran semua kalangan.
Baca SelengkapnyaPihak pengelola kawasan memperkirakan terdapat potensi industri dengan kebutuhan gas mencapai sebesar 45 Billion British Thermal Unit Per Day (BBTUD).
Baca SelengkapnyaPada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.
Baca SelengkapnyaLuhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia.
Baca Selengkapnya