ESDM indikasikan beri izin Freeport perpanjang izin ekspor
Merdeka.com - Pemerintah memberi sinyal bakal memperpanjang izin ekspor PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 25 Juli 2015 mendatang. Namun, pemerintah masih menunggu komitmen Freeport untuk menyiapkan dana pembangunan smelter sebesar USD 80 juta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan dana tersebut harus disiapkan Freeport dan ditunjukkan ke Kementerian ESDM sebagai komitmen dalam pemberian izin ekspor. Saat ini, Sudirman masih menunggu komitmen Freeport untuk menunjukkan dananya tersebut.
"Sinyalnya pemerintah tidak akan menyulitkan investor. Sinyalnya itu, disamping mereka harus menyatakan komitmennya tersebut," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/7).
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Bagaimana Smelter Freeport meningkatkan ekonomi? Sejak itu, ekspor nikel harus diolah dulu. Buktinya, pendapatan negara dari nikel melonjak.
-
Kapan Smelter Freeport diresmikan? Smelter itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 September 2024.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Kenapa Smelter Freeport dibangun? Smelter yang dikerjakan Yoga ini menjadi bagian program hilirisasi hasil tambang yang digeber pemerintahan Jokowi.
Freeport menerima perpanjangan izin ekspor mineral selama dua kali. Padahal, Freeport telah dilarang melakukan ekspor mineral mentah pada Juli 2014. Namun, Freeport mengajukan perpanjangan setelah mendapatkan kepastian pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di Gresik, Jawa Timur.
Pada Juli 2014, pemerintah dan Freeport melakukan MoU perpanjangan izin ekspor selama enam bulan hingga Januari 2015. Lalu, pemerintah memberikan lagi perpanjangan MoU selama enam bulan hingga Juli 2015.
Dengan begitu, perpanjangan izin ekspor yang bakal diberikan merupakan perpanjangan keempat kalinya dari pemerintah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan ESDM memberikan waktu hingga hari ini untuk Freeport menunjukkan komitmennya.
"Kami mendapatkan laporan dalam beberapa hari Freeport akan bisa selesai. Memang berakhirnya (izin ekspor) besok," kata Sudirman.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaFreeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaHarga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaBahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaOutput dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.
Baca Selengkapnya