ESDM kaji usulan BPH Migas beri Rp 1 triliun ke Pertamina
Merdeka.com - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan pihaknya tengah mengkaji usulan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menyumbang dana sebesar Rp 1 triliun kepada PT Pertamina demi mendorong peningkatan program BBM satu harga.
"Baru wacana, masih dikaji dulu," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).
Lebih jauh, dia pun menjelaskan perlu adanya kajian agar kebijakan yang kemudian dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Masih kita evaluasi apakah diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan," katanya.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Gimana Pertamina bantu pengembangan BMTH? Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan produksi migas? Hal ini dihasilkan dari upaya Pertamina yang melakukan pengeboran secara massif dan agresif, baik untuk sumur eksplorasi dan eksploitasi yang mencapai 820 sumur maupun pemeliharaan sumur (Workover) sebanyak 32.530 sumur.
Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan siap mendukung Pertamina untuk menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan cara menghibahkan dana BPH Migas senilai Rp 1 triliun.
Dana tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang bernaung di bawah BPH Migas. Iuran ini sebelumnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Usulan ini dicetuskan BPH Migas dengan memperhatikan bahwa Pertamina cukup kesulitan secara aspek keuangan dalam menjalankan program BBM satu harga.
"BPH tawarkan satu solusi. BPH dapat iuran PNBP Rp 1,2 triliun per tahun. Itu BPH pakai lebih kurang Rp 200 miliar. Kami minta dan usulkan, kenapa tidak uang Rp 1 triliun (sisanya), untuk kita membantu Pertamina," ungkapnya dalam konferensi pers 'High Level Meeting' BPH Migas dan Pertamina, di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).
Tawaran itu diajukan sebagai salah satu cara agar Pertamina tidak terlalu dibebankan secara finansial dalam eksekusi program BBM satu harga. "Jumlah daerah 3T itu ada 160 Kabupaten/kota. Ada sekitar 2000-an kecamatan. Di dalam 2.000 (kecamatan) ada 21.000 desa. Sementara Pertamina baru 50 sudah ngos-ngosan, sudah Rp 300 miliar menombok," jelas dia.
Nantinya, menurut Fanshurullah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung. Diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang tersentuh program BBM satu harga.
"Buat infrastruktur dan termasuk depot, digunakan Pertamina supaya tidak merugi. Jadi bukan hanya 150 titik (target Pertamina)," ujarnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaPertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaPHE siap mendukung pemerintah untuk mencapai target produksi minyak nasional tahun 2030 sebesar 1 juta Barel per hari.
Baca SelengkapnyaBPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaPHE diharapkan bisa terus meningkatkan kinerja positif sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional akan semakin tinggi.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjadi solusi energi dan mitra dekarbonisasi utama bagi industri hulu migas.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca Selengkapnya