Follow
ESDM khawatir jika pemerintah daerah beli saham Freeport
Merdeka.com - Kementerian ESDM mengaku khawatir jika pemerintah daerah membeli 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Sebab, pemda tak menutup kemungkinan melibatkan swasta lantaran ketidakmampuannya membeli saham yang dibanderol Freeport sebesar USD 1,7 miliar.
"Kekhawatiran justru pemda yang akan masuk dan disana ada pihak swasta," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Jakarta, Kamis (21/1).
Diungkapkan Gatot, pemerintah pusat melepas hak sebagai pembeli prioritas saham divestasi Freeport. Sebab, duit untuk membeli tak dialokasilan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
-
Mengapa tambang emas tersebut belum berizin? Berdasarkan investigasi terhadap Karipto selaku Kepala Dusun 2, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, diketahui bahwa area itu belum berizin meski telah beroperasi sejak tahun 2014.
-
Kenapa padi di Ciptagelar tidak diperjualbelikan? Kegiatan menanam padi yang dilakukan oleh masyarakat Ciptagelar berbeda dengan kebanyakan petani pada umumnya. Juru Bicara Kasepuhan Ciptagelar, Yoyo Yogasmana, mengatakan bahwa mereka merawat padi masih dengan tata cara seperti yang diwariskan oleh leluhur.'Misalnya di sini kami menanam padi satu tahun sekali. Terus padi harus disimpan di lumbung, karena kosepnya padi di sini tidak untuk diperjual belikan karena itu konsep kehidupan. Nggak ada kehidupan yang diperjualbelikan,' kata Yoyo seperti dikutip dari kanal YouTube DAAI TV Indonesia.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Apa alasan HKBP menolak izin tambang? Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,' ungkap Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).
-
Siapa pemilik tambang ilegal? 'Tersangka sudah kami amankan setelah buron, dia adalah pemilik tambang batubara ilegal yang kami buru,' ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, Senin (21/10).
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
"Pemerintah kemungkinan nggak akan beli."
Nah, berdasarkan aturan, pembeli prioritas selanjutnya adalam pemerintah daerah. Setelah itu baru perusahaan pelat merah dan perusahaan daerah.
"Tinggal giliran provinsi dan kabupaten. Level kedua, BUMN dan BUMD."
Pengamat Pertambangan Simon Sembiring menilai pemerintah sebenarnya ingin mengambil alih saham divestasi. Namun, sayangnya, terhalang oleh keterbatasan anggaran.
"Bukannya nggak mau, tapi karena tidak dianggarkan." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca Selengkapnya
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Pertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca Selengkapnya
Kebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca Selengkapnya
Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca Selengkapnya
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Shell disebut kalah saing dengan Pertamina yang mendominasi bisnis minyak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini kedua perusahaan raksasa tersebut belum mencabut rencana investasinya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca Selengkapnya