ESDM minta tambahan alokasi dana Rp 5 T di APBN-P 2015
Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta jatah tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015. Sudirman menyebut dana tambahan ini bakal dialokasikan untuk belanja barang serta pegawai.
"Rp 5 triliun untuk belanja barang dan pegawai," ujar Sudirman usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Sementara itu, lanjut Sudirman, untuk anggaran yang saat ini tengah dikantongi sekitar Rp 10 triliun bakal digunakannya untuk belanja modal.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bantuan apa yang diberikan Kementan? Kementan Salurkan Bantuan 2,3 Ton Pangan Untuk Masyarakat Papua Terdampak Cuaca Ekstrem Kementerian Pertanian (Kementan) merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
"Jadi total Rp 15 triliun. Tapi yang Rp 5 triliun ini tergantung persetujuan DPR," tuturnya.
Selain itu, Sudirman pun mengumpulkan sejumlah petinggi di Kementeriannya guna membahas pengalokasian anggaran yang ada. Hal itu diklaim Sudirman untuk mencegah terjadinya rendahnya serapan dalam penggunaan anggaran tersebut.
"Dalam rangka persiapan pelaksanaan dana APBN 2015, kita undang eselon 1, 2 dan 3 serta pimpinan SKK Migas, BPH Migas, dan Dirut PLN," ucapnya.
"Kita ingin menghindari serapan yang rendah. Karena itu kepada seluruh leader diajak bicara bagaimana cara melakukan percepatan-percepatan, menekankan dari pengalaman tahun lalu," tambah Sudirman.
Untuk belanja modal sendiri, Sudirman bakal fokus terhadap sektor migas, kelistrikan serta EBTKE.
"Listrik support untuk transmisi, gardu Induk, pelistrikan 48 titik terluar di Indonesia yang terpencil, infrastruktur gas rumah tangga, konversi BBM ke BBG, bangun jaringan gas rumah tangga," tandasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnya