ESDM: Pembangunan Smelter Harus Tetap Jalan Meski Larangan Ekspor Nikel Dipercepat

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan mineral (smelter) harus tetap berjalan, meski penerapan pelarangan ekspor nikel dipercepat menjadi per 1 Januari 2020.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, izin pembangunan smelter tetap berlaku meski penerapan larangan ekspor nikel lebih cepat dari kebijakan sebelumnya pada 2022. Sehingga pembangunan smelter harus tetap berjalan.

"Izin membangun tetap jalan terus," kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/9).

Bambang mengungkapkan, evaluasi pembangunan smelter nikel setiap ‎enam bulan tetap berjalan, selain itu juga masih berlaku denda bagi pembangunan smelter yang tidak sesuai ketentuan yaitu 90 persen dari rencana kerja.

"Penilaian selama enam bulan tetap kita lakukan karena sebagai kontrol apakah menepati, karena masih terhubung dengan kebijakan lama denda sebagai macam,"‎ jelas Bambang.

Bambang mengungkapkan, saat ini ada 11 smelter nikel yang telah‎ beroperasi dan 25 smelter yang sedang dalam pembangunan dengan begitu nantinya ada 36 smelter yang beroperasi di Indonesia.

"Walaupun memang ada beberapa‎ yang sekarang tidak berjalan, yaitu karena teknologinya menggunakan blast furnace yang secara keekonomian kurang karena sensitif terhadap bahan baku yang digunakan antara lain kokas," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com