ESDM sebut 10 Oktober jadi batas akhir negosiasi dengan Freeport

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengadakan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson, Kamis (4/5). Pertemuan tersebut merupakan yang pertama antara tim perundingan dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini kick of meeting yang langsung mendapatkan pengarahan dari Pak Menteri sebagai bekal perundingan pemerintah dengan PT Freeport," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji, Kamis (4/5).

Teguh mengungkapkan, sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dan PT Freeport, Tim Perundingan diberi waktu secara keseluruhan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi sampai 10 Oktober.

Orang lain juga bertanya?

"Kita masih ada waktu lima bulan. Tapi harapannya pak Menteri, bila bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan lebih cepat beri apresiasi pada tim perundingan," katanya.

Teguh mengungkapkan, ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu stabilitas investasi, aturan fiskal dan divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter.

"Keempat substansi pembahasan ini harus dilaksanakan satu paket, ini yang menjadi bekal kami berdasarkan arahan dari pak Menteri," ungkapnya.

Sementara itu, CEO Freeport Richard Adkerson mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama.

"Kita memulai proses ini, kita melakukan dan berdiskusi dan kita melakukan ini dalam hal yang bagus dalam win win solution," kata Richard.

Win-Win Solution tersebut, lanjutnya, dimulai dengan mendeskripsikan isu PT Freeport. "Kuncinya adalah assure untuk tetap dapat beroperasi sehingga kita tetap ingin untuk berinvestasi dan kita bisa melakukan agreement dan investasi," jelasnya.

Selain itu, Richard juga berjanji akan mensejahterakan warga Papua. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya hadir tim lengkap Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BKPM, Jaksa Agung, Pemerintah Papua, Timika dan masyarakat adat. Rencananya, pertemuan ini akan digelar rutin setiap hari Selasa.

(mdk/sau)