ESDM sebut Freeport absen setor dividen tiga tahun
Merdeka.com - Pemerintah berkeras ingin memiliki 10,64 persen saham divestasi Freeport Indonesia. Dengan begitu, kekuatan pemerintah untuk mengambil dividen dari perusahaan tambang tersebut bisa meningkat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Freeport Indonesia belum menyetor deviden kepada pemerintah dalam tiga tahun terakhir. Ini lantaran Freeport mengaku hanya untung kecil.
"Dividen itu kan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," kata Sudiman di kantornya, Jakarta, Rabu (20/1).
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Apa itu saham? Saham merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas perusahaan sebagai hasil dari penyerahan modal dalam bentuk investasi. Dalam bentuk fisik, saham biasanya terwujud dalam lembaran kertas yang mencantumkan nama pemilik, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki bagian dari perusahaan.
-
Kapan Smelter Freeport diresmikan? Smelter itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 September 2024.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Siapa yang melakukan eksekusi aset? Kejaksaan Negeri Cimahi dan Kejaksaan Agung mengeksekusi aset-aset yang disita dari mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara berdasarkan putusan Mahkamah Agung terhadap Irfan dan istrinya Endang Kusumawaty, atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Bagaimana cara pengelola tambang beroperasi? “Salah satu dari empat tersangka itu adalah si pemilik lahan, yaitu saudara SN (76). Sementara tiga lainnya adalah pengelola atau pendana,“ ujar Kombes Edy dikutip dari ANTARA pada Jumat (28/7).
Saat ini, pemerintah hanya menjadi pemegang saham minoritas di Freeport Indonesia. Ini lantaran saham yang digenggam hanya sebesar 9,36 persen.
Alhasil, pemerintah tak bisa berbuat banyak jika Freeport tak membagikan dividen. Kekuatan suara pemerintah bisa bertambah jika sukses menggengam sisa saham divestasi Freeport sebesar 10,64 persen.
"Dibagi atau tidak tergantung suara kita juga di RUPS," katanya. "Tapi mesti digarisbawahi kalau 20 persen saham itu masih tetap minoritas."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara dari sisi aset, perusahaan multifinance ini mencatat pada periode 2023 terjadi peningkatan 12,48 persen menjadi Rp1,80 triliun.
Baca SelengkapnyaPembagian dividen ini merupakan wujud komitmen Perseroan untuk memastikan kepercayaan pemegang saham terhadap Perseroan tetap terjaga.
Baca SelengkapnyaAdapun, total dividen tunai perseroan setara 62,12 persen dari laba bersih tahun buku 2023 yang senilai Rp33,83 triliun.
Baca SelengkapnyaTerlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, dia belum mau membocorkan siapa perusahaan migas yang hendak mengambil alih Andaman III.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023, Unilever Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp38,6 triliun dengan laba bersih mencapai Rp4,8 triliun.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menilai, Vale SA tidak berniat menggelontorkan investasinya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasa operasi dan kontrak Vale Indonesia diketahui akan berakhir pada 2025.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIrfan mengatakan bahwa sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti.
Baca Selengkapnya