Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ESDM tunggu respon DPR bahas revisi UU minerba

ESDM tunggu respon DPR bahas revisi UU minerba Sudirman Said. ©2015 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengaku hingga saat ini, ESDM masih menunggu respon dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). ESDM mengaku sudah mempersiapkan bahasan-bahasan yang bakal direvisi nantinya.

"Belum, belum ada progress (perkembangan) yang berarti, karena kita masih menunggu jadwal pembahasan dengan DPR," ujar Sudirman, di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah tengah mempesiapkan beberapa dokumen untuk membahas revisi UU tersebut. Selain itu, Kementrian ESDM juga masih menunggu respon dari DPR guna untuk pembahasan RUU tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Sejak lama pemerintah telah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Secara informal sudah kita komunikasikan tapi pembahasan formal tetap harus menunggu jadwal DPR," tutupnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah bakal melakukan revisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Revisinya tersebut diperkirakan terkait pendapatan negara yang masih kecil.

"Kedua, saya menilai perizinan usaha tambang rakyat agar tidak ditutup meskipun sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang mengelola wilayah tambang setempat. Misal di Gorontalo ketika saya jadi Gubernur, ada 4.000 penambang emas tapi tidak saya tutup," ujar Fadel.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

Baca Selengkapnya