Facebook: Ditjen Imigrasi dan Kemenkeu Paling Aktif di Media Sosial
Merdeka.com - Facebook meluncurkan sebuah studi baru mengenai dampak sosial dan ekonomi dari Facebook, Instagram dan WhatsApp di Indonesia. Salah satunya adalah dampak keberadaan Facebook CS terhadap e-government.
Kepala Kebijakan Publik Facebook di Indonesia, Ruben Hattari menyebutkan, platform mereka telah mendukung e-government menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.
"Ternyata platform kita digunakan oleh pemerintah dengan 3 aspek," kata dia dalam acara konferensi pers Facebook Indonesian Summit 2019 di Sheraton Gandaria City, Jakarta, Rabu (16/10).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana OJK melibatkan masyarakat dalam edukasi keuangan? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
Dia menjelaskan, 3 aspek tersebut adalah 75 persen menginformasikan kebijakan dan rencana terhadap masyarakat, 84 persen untuk transparansi dan 95 persen menerima saran dan kritik serta aduan dari masyarakat.
"Interaksi (antara lembaga pemerintah dan masyarakat) jauh lebih cepat lewat platform kami," ujarnya.
Dia mengungkapkan salah satu lembaga pemerintahan yang paling aktif bersosialisasi dengan publik melalui sosial media mereka adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Meningkatkan jumlah warga yang dapat dilayani setiap hari. Saat ini DJI melayani minimal 70 pertanyaan setiap harinya," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga di bawahnya juga termasuk aktif di sosial media. Hal ini sangat membantu masyarakat awam untuk lebih mudah memahami kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal.
"Di pemerintahan sekarang sudah era digital, bukan hanya di DJI saja, dari Kemenkeu juga mereka sangat aktif menggunakan platform kami. Kalau dulu sulit kita cerna kebijakan moneter sekarang kita sering lihat teman-teman dari Bank Indonesia juga (mengubah) kebijakan yang begitu kompleks dan sulit dimengerti apa sih yang dimaksud menjadi gampang," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ruang digital harus diisi dengan konten-konten yang positif dan karya yang baik.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaLiterasi keuangan adalah kunci dalam membentuk masa depan keuangan yang kuat.
Baca SelengkapnyaBupati Kendal Buka Layanan Aduan di Medsos, Pengamat: Artinya Ingin Dekat dengan Rakyatnya
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi dari Golkar, Ferdiansyah memarahi humas Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya