Faisal Basri Dorong Pemerintah Miliki Rencana Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi
Merdeka.com - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak mencerminkan pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memfokuskan PEN pada yang paling terdampak saja.
"Waktu yang dihabiskan dari bantuan program stimulus ini sifatnya jangka pendek, ada yang menyebut hanya untuk 3 bulan ada yang 6 bulan saja. Padahal, krisis ini multidimensional belum ada kepastiannya," kata Faisal dalam diskusi online INDEF, Rabu (10/6)
Dia juga menyoroti program PEN untuk BUMN ini tak ada hubungannya dengan covid-19. Ada tidak ada covid, utang negara kepada BUMN itu tidak dibayarkan tepat waktu, bahkan bertahun-tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
"Saya dapat informasi dari pimpinan PLN, bahwa utang pemerintah ke PLN itu sebelum covid-19 mencapai Rp 73 triliun sampai akhir tahun ini. Jadi yang dibayarkan tidak semua juga untuk PLN, untuk Pertamina juga kira-kira separuhnya saja. Jadi gambaran umum itu separuh baru akan dibayar," ungkapnya.
Angka Terus Berubah, Ekonom Pertanyakan Nilai Dana Talangan untuk BUMN
Ekonom sekaligus Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN.
Menurutnya secara total dukungan APBN 2020 yang sudah diresmikan terkait dukungan untuk PEN BUMN ada Rp 27,56 triliun, kemudian setelah covid-19 meningkat menjadi Rp 121,73 triliun, sehingga total kurang lebih Rp 150 triliun yang akan diberikan untuk BUMN.
"Beberapa kontribusi BUMN dari sisi pajak, dividen, dan , tentu dalam dukungan stimulus BUMN itu harus kita lihat sejauh mana kontribusi mereka dari sisi pajak, dividen, dan PNBP," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca SelengkapnyaSelain daya beli masyarakat, masih ada tiga tantangan yang akan dihadapi usai kenaikan suku bunga acuan.
Baca SelengkapnyaIKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.
Baca SelengkapnyaSosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut belum ada ekonom setara dengan Faisal Basri yang bisa memberikan kritikan pedas kepada Pemerintah.
Baca SelengkapnyaIde yang dikemukakan oleh para pasangan capres-cawapres dalam debat KPU belum membumi bagi masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaDia pun memuji almarhum sebagai pribadi yang kerap mengoreksi kebijakan pemerintah apabila dipandang kurang baik.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya