Faisal Basri: Menteri BUMN asal bunyi harga gas murah karena holding
Merdeka.com - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno, yang menyebut harga gas bumi bisa turun apabila PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi anak usaha PT Pertamina.
Menurut Faisal, Menteri Rini asal bicara dan mencari alasan untuk membentuk holding BUMN Migas.
"Jangan seperti Menteri BUMN asal bunyi dan justru memanfaatkan kerumitan bisnis gas sebagai pembenaran untuk membentuk holding BUMN Migas," ucap Faisal dalam tulisan di situs pribadinya seperti dikutip di Jakarta, Rabu (7/9).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang sebut Pertamina 'gudang' mafia di BUMN? Dalam rapat, anggota Komisi VI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyebutkan Pertamina merupakan 'gudang' mafia yang ada di BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Mahalnya harga gas bumi sudah dikeluhkan industri selama bertahun-tahun. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan keluhan industri terkait harga gas bumi tersebut.
"Akar masalah semua ini adalah para pemburu rente alias para trader gas yang tidak memiliki modal infrastruktur gas (trader bertingkat), trader ini memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan sehingga bisa mendapatkan alokasi gas," ujarnya.
"Memang, tidak semua trader sekadar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak memiliki data mau mengungkapkan mana trader profesional dan hanya sekadar calon."
Dalam laporan Faisal dituliskan, bertahun-tahun praktik bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.
Di Laporan Tahunan 2014, tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.
Menurut Faisal, contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD 9.00/MMBtu.
Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD 11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24" milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD 0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD 2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.
Sejak terbentuknya Pertagas pada 2007 silam, kekisruhan pembangunan infrastruktur gas bumi marak terjadi. Misalnya, PGN membangun pipa gas di Muara Karang-Muara Bekasi, hal yang sama juga diikuti Pertagas dengan membangun pipa Muara Karang-Muara Tawar.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno optimistis penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk akan menghasilkan harga gas yang lebih kompetitif.
"Untuk produk industri, baik di dalam negeri atau pun untuk ekspor, tentunya kita harus mempunyai harga gas secara kompetitif di dunia," kata Rini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/9).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Faisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaTerdapat 7 sektor industri yang dikenai patokan harga gas di bawah harga keekonomian, senilai USD 6 per mmBtu.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaImpian Indonesia menerapkan energi ramah lingkungan semakin sulit terwujud.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca SelengkapnyaSosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
Baca Selengkapnya