Faisal Basri Minta Kementerian BUMN Batalkan Rencana Holding terkait UMKM
Merdeka.com - Ekonom senior, Faisal Basri meminta Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana holding terkait urusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdiri atas tiga perusahaan pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Dia mencatat, setidaknya ada dua alasan kuat mengapa rencana ini tidak patut untuk dilanjutkan. Pertama, kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.
"Rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal. Padahal, UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya," tegas dia dalam webinar bertajuk 'Rencana Akuisisi/Holding Perusahaan Sehat dalam kaitan Ekosistem dan Integrasi Data UMKM' di Jakarta, Rabu (13/1).
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Kenapa BP2MI protes tentang Permendag 36 tahun 2023? 'Penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia, menyebabkan banyak barang yang tidak sampai dengan tepat waktu di dalam negeri. Namun, wajar jika rekan-rekan Bea dan Cukai melakukan transisi kebijakan ini, dan membutuhkan waktu. Justru Bea dan Cukai melanggar peraturan jika tidak melaksanakan Permendag ini,' ujarnya.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Kenapa BBNKB II dihapus? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
Faisal mengakui, memang saat ini mayoritas pelaku UMKM di Tanah Air tengah membutuhkan bantuan permodalan atau pembiayaan untuk tetap tumbuh. Akan tetapi, persoalan yang menimpa mereka justru lebih dari sekedar pembiayaan.
"Karena untuk berkembang mereka butuh juga akses ke informasi, akses pasar, akses teknologi untuk jadi lebih produktif efisien dan tangguh. Jadi, (pemerintah) perlu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM," terangnya.
Alasan Kedua
Kedua, adanya perbedaan bisnis mencolok dari ketiga perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga holding urusan UMKM ini terkesan dipaksakan kendati tidak cocok.
Dia mencontohkan, bisnis BRI selama ini lebih berfokus untuk melayani segmen umkm yang sudah bankable maupun segmen korporasi. Lalu, bisnis PMN itu lebih condong untuk perusahaan yang relatif baru, sehingga perlu yang namanya modal ventura. Sementara, arah bisnis Pegadaian itu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
"Jadi, harus di inget setiap jenis usaha punya karakteristik tertentu, tak bisa dipukul rata begitu saja, dan tidak akan bisa di gandeng gitu. Semua makanan enak, pecel enak, steak enak, kemudian sayur asem enak. Tapi kalau digabung jadi nya kita ngga tau (rasanya) bahkan barang kali orangnya ngga mau makan lagi," paparnya.
Oleh karena itu, dia minta dengan kesadaran penuh Kementerian BUMN mau membatalkan rencana holding tersebut. "Karena memang sesat pikir sekali, terimakasih," keras dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaTeten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca SelengkapnyaPro kontra TikTok Shop di Indonesia terus berlanjut.
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjawab isu dirinya akan membubarkan BUMN dan mengganti dengan koperasi
Baca SelengkapnyaPengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaGuna melihat peluang tersebut, Temmy mengatakan, jejaring UMKM Malaysia di sektor pendidikan sempat membuat pameran di Indonesia beberapa bulan yang lalu.
Baca SelengkapnyaTujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai Cak Imin tak layak menyebut hilirisasi yang dilakukan Pemerintah ugal-ugalan.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah dan BSI fokus meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat khususnya UMKM.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca Selengkapnya