Faisal Basri Sebut Pembentukan Dewan Moneter Bertentangan dengan UUD 1945
Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri menyebut beberapa permasalahan ekonomi di Tanah Air terjadi bukan pada persoalan moneter, melainkan terjadi di ruang fiskal dan kementerian teknis. Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.
"Makanya please masalahnya di fiskal dan kementerian teknis. Ini moneter yang diobok-obok solusinya," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (3/9).
Dia mencontohkan, misalnya saja sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengubah Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Di mana akan dibentuk yang namanya dewan moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan sehingga Bank Indonesia menjadi subkordinasi dari pemerintah.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana Firmansyah mengatasi kesulitan ekonomi? Dia memilih jurusan Agroteknologi karena melihat peluang besar untuk berwirausaha nantinya. Di awal-awal masa kuliah, Firman sempat sedikit tertolong karena pembelajaran berlangsung secara daring mengingat saat itu masih pandemi Covid-19. Tetapi, persoalan muncul ketika pemerintah membolehkan kegiatan perkuliahan secara tatap muka, ia terpaksa bolak-balik Bandung-Garut untuk kuliah setiap hari untuk mengurangi pengeluaran.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
Padahal Undang-Undang dasar 45 pasal 23 D mengatakan negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
"UU-nya adalah nomor 23 tahun 99 pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang," kata dia.
Menurutnya, itu semua tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi. Belum lagi terdengar kabar adanya rencana penerbitan Perppu tentang LPS.
"Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Semua kita lihat tadi kan enggak ada salah moneter kan," kata dia.
Dia menyebut, yang salah adalah tax ratio yang selama ini kecil bahkan terus menurun, dan gagal menarik pajak dari sektor ekonomi terus tumbuh.
"Oleh karena itu sektor perbankan dan sektor keuangan ini yang akan dijadikan semacam kawah candradimuka yang akan diperah habis-habisan ini, itu sebetulnya tidak akan semakin buruk. Sektor-sektor lainnya juga tidak semakin buruk kalau Covid-19 nya bisa diselesaikan dengan cepat," tandas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaHingga sore ini, Jokowi belum dijadwalkan menyambangi rumah duka ekonom senior itu.
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaMeski dikenal sebagai ekonom, Faisal Basri ternyata pernah menjajal panggung politik
Baca SelengkapnyaSaat ini sistem ekonomi yang dibangun masih absen mengakar pada falsafah pendirian bangsa itu.
Baca SelengkapnyaMenurut pemerintah, deflasi saat ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar global akibat konflik internasional.
Baca SelengkapnyaFamily office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut belum ada ekonom setara dengan Faisal Basri yang bisa memberikan kritikan pedas kepada Pemerintah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengungkapkan keputusan tersebut didasarkan pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca SelengkapnyaCek beberapa fakta menarik seputar Kementerian Keuangan RI berikut ini!
Baca Selengkapnya