Faisal Basri Sindir Cara Pemerintah Ancam Boikot Produk Uni Eropa

Merdeka.com - Ekonom Senior Faisal Basri menilai langkah pemerintah mengancam untuk melarang (boikot) produk Uni Eropa (UE) sebagai perlawanan atas diskriminasi kelapa sawit, kurang tepat. Seharusnya, pemerintah melakukan introspeksi kenapa UE bisa sampai mendiskriminasi produk kelapa sawit.

"Sebelum ke sini saya diskusi sama pak Laode KPK. Kasarnya gini "ngaca dulu" kenapa UE memboikot sawit kita? Karena banyak lahan tumpang tindih sawit termasuk ratusan ribu hektar yang harusnya hutan. Jadi isunya lingkungan. Ngaca dulu," kata dia saat ditemui di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (28/3).

Selain itu, menurutnya yang lebih pantas menyelesaikan permasalahan tersebut bukan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, melainkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab permasalahan tersebut merupakan hubungan diplomasi antar negara.

"Kalau sudah begitu, serahkan ke ibu menlu karena sudah negosiasi antar negara. Karena kalau ada apa-apa, ini bukan urusan sekadar sawit, urusan diplomasi secara keseluruhan," ujarnya.

Jika yang menangani Menko Luhut, faisal khawatir suasana justru akan tambah memanas. "Kalau yang diplomasi Luhut, panas terus. Kalau ibu Retno kan sejuk, perempuan, santun, semua terukur, semua terhitung. Tiap ucapan itu membawa implikasi pada chemistry negosiasi," ujarnya.

Jika semua tuduhan UE terbukti salah, maka langkah yang paling tepat adalah membawa kasus tersebut ke WTO. "Kita lihat tuduhan-tuduhan UE itu benar tidak? Kalau tuduhan itu tidak benar, bawa ke WTO gitu. Jadi apa gunanya ngancam-ngancam (boikot produk Eropa)?" ujarnya.

Selain itu, dia menyarankan dalam proses diplomasi sawit tersebut seharusnya satu pintu agar semua pernyataan yang keluar bisa selaras. "Kalau diplomasi satu pintu, jangan Darmin (Menko Perekonomian) ngomong, Luhut ngomong, pusing. Menlu dia? ini sudah ranah diplomasi, kalau diplomasi masalah satu masalah lain terkait, hubungan baik," tutupnya.