Fakta Angkasa Pura I, Terlilit Utang Triliunan Hingga Tunda Gaji Karyawan

Merdeka.com - PT Angkasa Pura I menambah deretan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang dengan jumlah yang besar. Per September 2021, total utang Angkasa Pura I mencapai Rp32 triliun.

Utang tersebut terdiri dari kewajiban bayar kepada kreditur dan investor mencapai Rp28 triliun, serta kewajiban karyawan dan supplier senilai Rp4,7 triliun. Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengungkapkan, utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, utamanya dalam meningkatkan aset.

Dia mencontohkan, pada 2017 total aset AP I sebesar Rp24,7 triliun. Kemudian pada 2022 mendatang aset Perseroan diperkirakan bakal tembus mencapai Rp47,3 triliun. "Jadi asetnya meningkat lebih dari sekitar Rp23 triliun dalam periode 4 sampai 5 tahun," ujarnya beberapa waktu lalu.

Berikut fakta-fakta mengenai utang Angkasa Pura I yang dirangkum Merdeka.com.

Bangun 10 Bandara

Faik menjelaskan, posisi utang besar tersebut terjadi karena sebelum pandemi Covid-19 AP I disibukan dengan membangun 10 bandara. Pembangunan itu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan masalah jumlah kapasitas penumpang. Di mana jumlah penumpang dilayani AP I lebih tinggi dari kapasitas tersedia di bandara pengelolaan.

Contohnya saja, di 2017 kapasitas bandara AP 1 diperuntukkan hanya untuk 71 juta penumpang per tahun. Namun realisasi penumpangnya sudah 90 juta per tahun. Dan meningkat lagi di 2018 menjadi 90 juta lebih penumpang per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan dengan realisasi penumpang tinggi dari kapasitas dan muncul persoalan pelayanan," kata dia.

Di samping itu, pembiayaan dilakukan perusahaan untuk pembangunan 10 bandara tidak menggunakan dana pemerintah atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Semua pembiayaan dilakukan murni dari internal maupun eksternal perusahaan

"Jadi ini yang terhadap pengembangan kita tidak sama sekali dengan pemerintah tapi melalui obligasi," jelasnya.

Tunda Bayar Gaji Pegawai

Perusahaan pun mengambil langkah restrukturisasi sebagai langkah penyehatan perseroan ke depannya. Salah satu yang diambil adalah penundaan pembayaran gaji pegawai.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Angkasa Pura I, Mohammad Arifin Firdaus mengatakan, salah satu upaya penyehatan perusahaan adalah dengan mengoptimalkan kewajiban dari perusahaan. Langkah ini diambil untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang berimbas pada kesehatan keuangan AP I.

"Pada perjalanannya dalam cost leadership (AP I) melakukan penundaan pembayaran tunjangan dan termasuk penundaan pembayaran gaji," katanya dalam konferensi pers, Rabu (8/12).

Arifin menilai, langkah ini memiliki dampak yang cukup baik bagi perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pembatasan kegiatan karyawan sebesar 25 persen saat pandemi, ini dinilai mampu meringankan beban perusahaan. "Sehingga aktivitas yang membutuhkan biaya transport itu jadi berkurang dan karenanya kita sepakat dengan manajemen akan ada mekanisme penundaan gaji," katanya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa hal itu bukan langkah perusahaan untuk mengurangi jumlah gaji yang diterima pegawai. Namun, itu akan dibayarkan perusahaan dalam waktu dekat. "Bisa dibilang istilahnya pegawai itu diminta untuk nabung di perusahaan," imbuhnya.

Tawarkan Pensiun Dini Karyawan di 2022

PT Angkasa Pura I (Persero) membuka opsi pensiun dini bagi karyawannya di 2022 mendatang. Sejauh ini perusahaan pelat merah memang belum memutuskan untuk melakukan pensiun dini. Sebab, secara pararel Perseroan juga masih melihat perkembangan daripada trafik penumpang di 15 bandara kelolaan AP I.

Sebagai gambaran, di bulan Desember rata-rata trafik pemumpang per hari di 15 bandara sudah 118 ribu penumpang. Ini meningkat jika dibandingkan posisi November 2021.

"Jadi ini kan sudah terys membaik, apalagi kan tidak jadi diterapkan PPKM," ujar Faik.

Pengelolaan Asing 3 Bandara

PT Angkasa Pura I (Persero) siap menjalin skema kemitraan strategis untuk mengelola aset di tiga bandara kelolaan. Pertama, Bandara Internasional Lombok, di mana terdapat lahan sekitar 550 hektar yang bisa dikembangkan untuk mendukung ajang perlombaan MotoGP.

Namun demikian, Perseroan tidak merinci siapa pihak asing yang akan mengelola Bandara Internasional Lombok. Sebab, prosesnya kini masih dalam tahap penawaran dan beberapa kandidat telah berminat untuk mengelola Bandar Lombok.

"Sekarang ini sudah tahap penawaran, ada beberapa kandidat yang berminat untuk masuk," kata Faik.

Kedua, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Kemudian ketiga, Bandara Ngurah Bali juga masuk dalam strategi recycling asset perseroan. Akan tetapi, penawaran Bandara Ngurah Rai menunggu pembukaan penerbangan internasional.

"Nah nanti kita tunggu di 2022, setelah mungkin nanti isu terkait Omicron mudah-mudahan tidak menimbulkan gelombang ketiga, kemudian turis mulai masuk, baru kita pertimbangkan," tegasnya.

Tak Jual Aset

Faik juga menekankan bahwa posisi AP I tidak sedang menjual aset-asetnya untuk menyehatkan kondisi keuangan Perseroan. Pihaknya akan melakukan skema daur ulang aset atau recycling asset untuk menghijaukan kembali kinerja keuangan.

Dia menekankan, dalam recycling asset, bandara-bandara yang dimiliki oleh AP I akan dikerjasamakan pengelolaannya oleh pihak luar.

"Recycle itu kan memanfaatkan aset ya agar value-nya meningkat. Jadi tidak dijual asetnya, tapi dikerjasamakan sehingga value-nya naik," pungkas dia.