Fakta Beban Berat Keuangan Garuda Indonesia Hingga Komisaris Rela Tak Digaji

Merdeka.com - PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk atau GIAA sedang mengalami kesulitan keuangan imbas kesalahan pengelolaan masa lalu dan dampak pandemi Virus Corona. Utang perseroan hingga kini terus menumpuk hingga mencapai Rp70 triliun.

Memang Garuda Indonesia telah memiliki sejumlah strategi untuk mengatasi masalah ini. Seperti diantaranya menawarkan program pensiun dini.

Selain pensiun dini dan pengurangan jumlah operasional pesawat, langkah lain yang dilakukan perseroan adalah meluncurkan promosi Garuda Eco Lite, Garuda Online Travel Fair.

Perseroan juga melakukan pembukaan penerbangan langsung khusus kargo guna mendukung daya saing komoditas ekspor nasional dan pengembangan UMKM. Serta pengoperasian pesawat passenger freighter, optimalisasi layanan carter kargo, dan pengembangan layanan pengiriman barang Kirim Aja berbasis aplikasi digital.

Namun, strategi bukan tanpa dampak. Berikut sejumlah fakta mengenai beban berat keuangan Garuda Indonesia.

1. Tawarkan Pegawai Pensiun Dini

Manajemen maskapai pelat merah tersebut menawarkan pensiun dini kepada karyawan sebagai salah satu upaya bertahan. Penawaran pensiun dini akan berlangsung hingga 19 Juni 2021 juga diikuti dengan rencana perseroan memangkas jumlah pesawat yang beroperasi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra membenarkan bahwa pihak manajemen Garuda Indonesia meminta para karyawannya untuk mempercepat pensiun dini, jika tidak maka gaji karyawan yang sempat ditunda tidak akan dibayarkan dulu. Lantaran keadaan keuangan Garuda Indonesia semakin mengkhawatirkan.

"Memang betul kami menawarkan pensiun dipercepat bagi karyawan Garuda. Tahun 2020 karyawan Garuda Indonesia saja 7.890 orang dan tahun lalu kita sudah melakukan program pensiun dini ini plus percepatan kontrak dari pegawai-pegawai kita," kata Irfan.

2. Pangkas Jumlah Komisaris

Menteri BUMN Erick Thohir memutar otak guna mengatasi efisiensi keuangan di tubuh Garuda Indonesia yang kini tengah terlilit utang hingga puluhan triliun rupiah. Salah satunya, dia mengusulkan agar dilakukan pemangkasan dengan hanya menyisakan dua dewan komisaris saja untuk perseroan.

Kabar ini diumumkan pasca menerima surat tembusan dari salah satu anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha yang meminta agar pembayaran dirinya dan para komisaris lain pada Mei 2021 ditangguhkan.

"Sangat bagus. Kita harus puji. Bahkan saya ingin mengusulkan, komisaris Garuda Indonesia hanya dua saja," kata Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN.

Erick pun menyambut usulan Peter Gontha sembari mengatakan, bukan hanya sejumlah pegawai Garuda Indonesia saja yang dilakukan pensiun dini, tapi jumlah komisaris tidak dikurangi. "Jadi usulan Peter Gonta bagus menurut saya. Jadi bener-bener mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda," ungkapnya.

3. Utang Garuda Indonesia Bertambah Rp 1 T Tiap Bulan

Garuda Indonesia tercatat memiliki utang sebesar USD 4,9 miliar atau setara Rp70 triliun, meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Perusahaan juga tercatat memiliki arus kas negatif dan utang minus Rp41 triliun. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Berdasarkan pendapatan Mei 2021, Garuda Indonesia hanya memperoleh sekitar USD 56 juta dan dalam saat bersamaan harus membayar sewa pesawat USD 56 juta, perawatan pesawat USD 20 juta, bahan bakar avtur USD 20 juta, dan gaji pegawai USD 20 juta.

4. Garuda Indonesia Fokus Layani Turis Lokal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, Garuda Indonesia akan fokus pada bisnis penerbangan domestik dengan melayani perjalanan masyarakat antarpulau di Tanah Air. Aksi yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari masalah finansial akibat kerugian yang dialami perseroan.

"Indonesia ini negara kepulauan, jadi tidak mungkin orang Indonesia menuju pulau lain pakai kereta, pilihannya ada dua yaitu kapal laut atau penerbangan. Garuda dan Citilink akan fokus kepada pasar domestik, bukan pasar internasional," kata Menteri Erick Thohir seperti dikutip dari Antara di Jakarta.

Menteri Erick merujuk database Garuda Indonesia yang didominasi penumpang tujuan daerah sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun. Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.

Menurutnya, pembicaraan terkait perubahan bisnis Garuda Indonesia ke pasar domestik telah dilakukan pada November 2019 hingga Januari 2020, sebelum adanya pandemi COVID-19. "Sebelum COVID-19 sebanyak 78 persen turis adalah turis lokal sebanyak Rp1.400 triliun, turis asing hanya 22 persen Rp300 triliun," kata Menteri Erick.

5. Komisaris Rela Tak Terima Gaji

Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Triawan Munaf menyatakan, jajaran komisaris siap tidak menerima gaji untuk bisa menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut. Pernyataan itu diberikan pasca Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha meminta penangguhan honorarium bulanan per Mei 2021 kemarin.

"Sudah disetujui. Isi dari surat itu substansinya ya bahwa dewan komisaris termasuk saya menyetujui langkah-langkah efisiensi yang terjadi di Garuda Indonesia. Termasuk pengurangan gaji, pemotongan gaji, peniadaan gaji," ujar Triawan kepada Liputan6.com.

Triawan menyebutkan, peniadaan honorarium tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota dewan komisaris Garuda Indonesia demi menyelamatkan perseroan yang tertimpa kesulitan finansial.

"Kita bukan cari uang di situ, kita cari hidup. Kita ingin menyelamatkan Garuda Indonesia secara finansial," tegasnya.