Fakta di balik niat Pemerintah Jokowi sunat subsidi Solar dan elpiji

Merdeka.com - Pemerintah berencana memangkas besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan elpiji 3 kilogram (Kg) sebesar Rp 23,05 triliun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Anggaran subsidi Solar dan eliji nantinya akan tersisa Rp 40,64 triliun dari Rp 63,69 triliun.

Pemerintah mengaku ada sejumlah alasan pemotongan anggaran ini diperlukan. Pertama, sebagai akibat melemahnya kinerja penerimaan pajak. Kedua, antisipasi jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty urung dilakukan. Ketiga, pengalihan subsidi Solar dan elpiji ke listrik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas subsidi bahan bakar minyak solar sebesar Rp 650 per liter. Sebelumnya dianggarkan subsidi sebesar Rp 1.000 di mana nantinya akan menjadi hanya Rp 350 per liter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meyakini bahwa pemangkasan subsidi tersebut tidak akan membuat harga solar naik. Menurutnya, pemangkasan sebesar Rp 650 per liter sudah diperhitungkan, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap inflasi.

"Kenapa diusulkan Rp 650, karena level itu yang memungkinkan harga solar dalam bulan-bulan kedepan tidak perlu naik. Jadi kalau dikatakan subsidi dicabut dan harga naik itu tidak benar," kata Menteri Sudirman di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Dia mengaku, pemerintah memang tidak bisa memprediksi harga minyak dunia yang naik turun. Namun, dia tetap berharap tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun.

"Kita ada kalkulasi dan prediksi. Mudah-mudahan menuju akhir tahun tidak ada kenaikan harga," imbuhnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan pemangkasan subsidi elpiji 3 kilogram diturunkan karena harga Liquified Petroleum Gas (LPG) di pasaran dunia alami penurunan drastis. Selain itu, anjloknya harga minyak dunia ikut mempengaruhi dasar harga yang ada.

"Di Nota Keuangan ada penurunan subsidi Rp 1.000 per Kg untuk elpiji, tapi hitungan kita masih cukup karena harga pembelian (elpiji) murah, jadi tidak ada rencana kenaikan harga," kata dia kepada wartawan di Komplek Senayan, Jakarta.

Wiraatmaja mengungkapkan pemerintah awalnya memang berencana menaikkan harga elpiji. Hal ini dilakukan setelah perhitungan subsidi APBN 2016 sebesar Rp 31 triliun tidak mencukupi. Namun, lanjut Wirat, kenaikan harga mampu tertutupi usai harga LPG dunia menurun.

"Dulu subsidinya Rp 4.500-5.000/kg, sekarang subsidinya Rp 3.500-3.800/kg, kalau kondisi seperti ini tidak ada kenaikan. Rp 31 triliun untuk LPG tadinya kan rencananya harga dinaikkan karena supaya subsidinya cukup segitu, tapi dengan harga (LPG) turun tidak perlu naikin lagi," katanya. (mdk/bim)