Fakta-Fakta Solar Langka, Subsidi Besar Hingga Praktik Kecurangan

Merdeka.com - Kelangkaan solar menjadi masalah baru yang dihadapi masyarakat saat ini. Di beberapa daerah, kelangkaan solar membuat antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU.

Seperti di Pekanbaru. Antrean kendaraan berbahan bakar solar terjadi sejak beberapa pekan lalu. Bahkan panjangnya bisa mencapai 2 kilometer. Kondisinya diperparah karena antrean tidak diikuti pengaturan lalu lintas. Kemacetan tidak terhindarkan.

Tak hanya di Pekanbaru, antrean kendaraan ini juga terjadi di Bengkulu hingga ratusan meter, dan menyebabkan kemacetan d beberapa titik. Salah satu supir truk yang mengantre di SPBU Rawa Makmur Kota Bengkulu, Gen Hasibuan mengatakan dirinya kesulitan untuk mendapatkan solar di wilayah Bengkulu.

Sehingga, banyak supir kendaraan besar dan bus harus rela mengantre panjang hingga seharian untuk mendapatkan BBM jenis solar. "Kami terpaksa bertahan seharian disini untuk mendapatkan solar agar dapat melanjutkan pekerjaan kami," kata Gen seperti ditulis Antara, Kamis (24/3).

Permintaan Meningkat

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkapkan kelangkaan solar subsidi yang terjadi di berbagai daerah saat ini akibat kuota turun 5 persen dan permintaan justru naik 10 persen.

"Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai. Demand (permintaan) naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (28/3).

Pada 2021 kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter. Namun pada 2022 kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan hanya sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen.

"Sampai dengan akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya, tetapi di sisi lain suplai malah turun lima persen," ujar Nicke.

Subsidi Lebih Besar dari Harga Jual

Selain itu, Nicke mengungkapkan nilai subsidi yang ditanggung pemerintah telah melebihi harga jual solar untuk setiap liternya. Yakni, mencapai Rp7.800 per liter. Subsidi ini jauh lebih besar dibanding harga solar yang kini masih dijual Rp5.150 per liter, sementara harga solar-non subsidi seperti dexlite kini menembus Rp12.950 per liter.

"Sekarang ini setiap orang membeli per liter solar bersubsidi negara mensubsidi Rp7.800 per liter. Jadi, nilai subsidi lebih mahal dari harga jualannya Rp5.150 per liter," ungkapnya.

Nicke mengatakan, tingginya beban subsidi yang ditanggung negara akibat berlanjutnya tren kenaikan harga minyak dunia pasca meningkatnya permintaan seiring pulihnya perekonomian global. Kemudian, hal ini diperparah oleh ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai.

Praktik Kecurangan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap sejumlah praktik kecurangan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Antara lain pengoplosan, penimbunan, hingga subsidi tidak tepat sasaran.

Kepala Erika Retnowati menyatakan, temuan praktik pengoplosan solar bersubsidi terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan pada 11 Maret 2022. Saat itu, BPH Migas bersama Polri berhasil mengamankan barang bukti 108 ton BBM oplosan jenis solar.

Sementara itu, praktik penimbunan solar bersubsidi marak terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Adapun modus yang digunakan ialah pembelian dengan menggunakan jerigen minyak untuk ditampung ke gudang khusus.

Selain itu, BPH Migas juga menemukan praktik modifikasi tangki kendaraan pengguna bbm solar bersubsidi. Praktik curang ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang dan Purwakarta.

Selanjutnya, BPH Migas juga menemukan praktik pembelian solar subsidi tidak sesuai peruntukkan, yakni digunakan untuk kepentingan industri pertambangan dan perkebunan. "Dari hasil pengawasan kami melihat banyak truk tambang dan perkebunan banyak mengantre di SPBU. Antrean terbenyak di perkebunan dan pertambangan," jelasnya.

Stok Solar subsidi Cukup untuk 20 Hari

Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi dilapangan dengan maksimal. Irto mencatat, stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari

"Stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen," jelas Irto.

Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari Terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan SPBU selalu tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus Solar subsidi, pihaknya akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunannya adalah yang berhak menikmatinya.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan untuk tetap hemat dalam penggunaannya mengingat saat ini harga minyak sangatlah mahal," lanjutnya.