Fakta-Fakta Terbaru Seputar Pembukaan CPNS 2021, Gaji PNS dan Nasib Honorer

Merdeka.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini menjadi pekerjaan impian sebagian masyarakat Tanah Air. Tak ayal, kabar seputar PNS selalu ditunggu-tunggu.

Salah satu yang ditunggu ialah pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021. Tahun ini, pemerintah akan membuka lowongan CPNS sebanyak 1.304.485 PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan, jumlah kebutuhan atau formasi CPNS 2021 akan diumumkan akhir Maret 2021. Jumlah tersebut terdiri dari instansi pusat dengan kebutuhan 83.669 formasi dan instansi daerah dengan kebutuhan 1.221.816 formasi.

Sementara untuk jumlah rencana penetapannya sekitar 711.627, terdiri dari 74.384 formasi instansi pusat dan 637.234 formasi untuk instansi daerah.

Adapun secara rinci, untuk jadwal CPNS dan PPPK (guru dan non guru) 2021 dimulai dari penyampaian formasi ke Pemda di minggu ke-3 bulan Maret. Lalu pendaftaran di bulan Mei dan Juni, seleksi dari Juli dan Agustus hingga November-Desember, lalu pemberkasan dan penetapan NIP dari Desember 2021-Januari 2022.

Apalagi kabar menarik untuk disimak seputar PNS? Silakan baca sampai akhir di halaman-halaman selanjutnya.

Saat Jumlah Eselon Berkurang, PNS Bakal Terima Penghasilan Lebih Besar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pemangkasan struktur eselon Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan rampung 30 Juni 2021. Adapun, proses penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga telah mencapai 93 persen hingga awal 2021.

"Untuk yang di daerah diundur karena ada Pilkada serentak. Setelah selesai, akan dilihat yang mana yang efektif dan mana yang tidak karena tiap Kementerian/Lembaga berbeda," ujar Menteri Tjahjo dalam Bincang Editor Liputan6.com 'Perampingan Birokrasi dan Rekrutmen ASN 2021'.

Menteri Tjahjo melanjutkan, dengan adanya pemangkasan birokrasi ini, secara otomatis akan terjadi pengurangan PNS dan perekrutannya. Hal ini karena perampingan birokrasi dilakukan dengan memangkas eselon I dan II yang terlalu banyak, lalu integrasi badan lembaga yang tumpang tindih, penggantian eselon III, IV dan V dengan jabatan fungsional.

Dirinya belum dapat membeberkan angka pasti proyeksi pengurangan PNS tersebut, namun pastinya jumlahnya akan semakin sedikit. "Feeling saya makin ramping, makin ramping. Simpel, tapi penghasilan makin besar," ujarnya.

Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Masa Depan?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Meski prosesnya terkesan lama, namun pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah harus dilakukan sesuai kebutuhan sehingga bertahap, jadi tidak semuanya bisa langsung diangkat di tahun yang sama.

"Pada pemerintahan Pak Jokowi akan ada 1,2 juta tenaga honorer yang diangkat. Memang, masih ada yang belum, kemarin 51.000 (tenaga honorer diangkat) misalnya tapi semuanya tidak bisa langsung diangkat, ada tahapan, ada tes," ujar Menteri Tjahjo dalam Bincang Editor Liputan6.com 'Perampingan Birokrasi dan Rekrutmen ASN 2021'.

Menteri Tjahjo melanjutkan, pemerintah juga tengah mempersiapkan beragam kebijakan untuk mengakomodir para tenaga honorer yang belum terekrut. KemenPANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan diskusi terkait hal ini.

"Makanya ada kebijakan rekrutmen 1 juta tenaga guru, PPPK, tenaga kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan pemerintah tidak perhatikan, tidak (benar)," ujarnya.

Sesuai peraturan pemerintah, komposisi ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Meski titel dan statusnya berbeda, namun dua jabatan ini tetap melaksanakan tugas pemerintahan.

Hati-Hati, Jabatan ini Rawan Tindak Korupsi

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berhati-hati di area pemerintahan yang rawan korupsi.

"Pertama, terkait perencanaan anggaran. Kedua, terkait dana hibah dan dana bansos. Ini milik rakyat, jangan dikorupsi, dipotong. Lalu ketiga, terkait retribusi, pajak, ini hati-hati. Lalu terkait pengadaan barang dan jasa," jelas Menteri Tjahjo dalam Bincang Editor Liputan6.com 'Perampingan Birokrasi dan Rekrutmen ASN 2021'.

Menteri Tjahjo tidak menampik, banyaknya kasus korupsi yang menyeret ASN menandakan masih rentannya pemerintahan Indonesia terhadap praktik curang tersebut. Menurutnya, para ASN harus bersyukur dengan kondisi yang diterima saat ini, bukannya menjadi tamak dan mengharapkan lebih.

"Kalau melihatnya ke atas, tidak akan cukup-cukup dari yang kita terima. Kalau liat ke bawah, cukup. ASN sekarang itu lumayan dibanding teman-teman swasta, jelas penerimaannya. Kalau berkurang, wajar karena tidak ada dinas dan lain-lain," jelasnya.