Fakta Ibu Kota Baru, dari Metaverse Hingga Landasan Pesawat Super Cepat Seperti Roket

Merdeka.com - Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan makin jelas dan terus dikebut. Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) juga tengah dikerjakan DPR RI.

Ketua Pansus RUU IKN DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menargetkan RUU IKN akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 18 Januari 2022. Pengambilan keputusan tingkat satu rencananya bakal dilakukan dalam rapat kerja, Senin (17/1).

"Nanti Senin kita bahas lebih panjang, mudah-mudahan malam itu raker selesai, udah. InsyaAllah paripurna tanggal 18," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Doli menjelaskan, masih ada empat klaster masalah yang dibahas dalam rapat Panja satu dua hari ini. Empat klaster itu adalah kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, pertanahan, dan rencana induk atau masterplan ibu kota negara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah mengalokasikan anggaran program pembangunan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran akan dimasukkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2022.

"Saat ini mulai menyiapkan kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru pada APBN 2022," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dikutip dari Antara, Jumat (7/1).

Namun, rincian anggaran untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut belum ditetapkan karena masih tahap pembahasan dan perhitungan. Jumlah anggaran akan keluar angka setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai dibahas.

Di tengah persiapan ini, terungkap beberapa fakta unik dan menarik soal pembangunan ibu kota baru. Mulai dari metaverse hingga landasara roket. Berikut penjelasannya:

Dalam Bentuk Metaverse

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah sedang mempersiapkan ibu kota negara baru dalam bentuk metaverse. Suharso mengakui, perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masterplan pembangunan ibu kota baru. Sehingga berbagai kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam perencanaan.

Menurutnya, fiber optic infrastructure tidak bisa berhenti di 4.0 atau 5.0, melainkan ke depan akan muncul revolusi industri 6.0, 7.0 dan seterusnya.

"Kita kemarin sudah luar biasa heboh dengan hologram dan sekarang sudah ada metaverse, dan kami juga sedang mempersiapkan ibu kota baru dalam bentuk metaverse, mudah-mudahan dalam 4 bulan ini di Bappenas Bisa tunjukkan kira-kira ibukota negara itu seperti apa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1).

Dengan demikian, bentuk ibu kota negara tidak lagi dalam bentuk maket maupun hologram. Melainkan dalam bentuk metaverse yang sifatnya reaktif, dan saat ini masih dalam pengerjaan.

"Dan mudah-mudahan benar-benar 4 bulan kita bisa lihat. Jadi demikian pesatnya kemajuan teknologi sehingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kita letakkan di Peraturan Presiden dan kalau ada perubahan cukup di Peraturan Presiden," ujarnya.

Belajar dari pengalaman, Suharso tidak ingin masterplan ibu kota baru ini seperti masterplan ibu kota terdahulu yang membuat ibu kota menjadi tidak berbentuk. Sebab, terdapat detail-detail yang di luar masterplan.

"Jadi urban arsitektur juga menjadi penting di sini, kita ingin kota itu cantik indah dan jelas Judulnya. Bukan kota tanpa judul," pungkas Suharso.

Tak Ada Gubernur dan DPRD

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih lewat pemilihan kepala daerah. Nantinya, wilayah tersebut juga tidak dilengkapi dengan DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.

"Tidak punya DPR, tidak punya yang disebut gubernur dan kepala daerahnya tidak dipilih dengan pemilihan. Artinya, menjalankan otonomi seluas-luasnya tapi terbatas," kata Suharso dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Kamis (13/1).

Suharso mengatakan, bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya disebut otorita. Otorita merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ibu kota negara.

"Ibu kota negara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Dan itu letaknya kita dudukkan sedemikian rupa," katanya.

Terkait pendanaan kepentingan wilayah, nantinya akan dibahas langsung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, seluruh pendanaan wilayah harus melalui pembahasan dengan DPR sama halnya seperti yang dilakukan oleh kementerian lembaga.

"Partnernya dalam menyusun anggaran adalah DPR, mengikuti siklus di APBN. Apabila butuh pendanaan itu artinya menjadi bagian pembahasan APBN. Tetapi hingga terbentuk, sementara ada dititipkan di Kementerian Lembaga," tandas Suharso.

Ada Jembatan Terpanjang Kedua di Indonesia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek pembangunan jembatan penghubung Balikpapan dan Penajam Paser di Kalimantan Timur dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tidak kurang pembiayaan dari pasar modal syariah ini mendanai proyek senilai Rp 1,43 triliun.

"Dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total alokasi sebesar Rp 1,43 Triliun," tulis Menteri Sri Mulyani dalam akun instagram @smindrawati, dikutip, Jumat (7/1).

Pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu infrastruktur pendukung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser. Jembatan ini akan menjadi salah satu yang terpanjang di Indonesia dengan memiliki 4 lajur.

"Jembatan terpanjang kedua di Indonesia ini memiliki bentang utama sepanjang 804 meter dan lebar 22,4 meter," kata dia.

Adanya proyek pembangunan tersebut diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat setempat. Sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat dan lebih baik lagi.

"Saya harap, hadirnya jembatan ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur," sambungnya.

Landasan Pesawat Super Cepat

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa perusahaan Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) yang didirikan Elon Musk meminta pemerintah untuk membangun landasan pesawat berkecepatan tinggi layaknya roket di ibu kota baru.

"Sebagai contoh, mungkin ketua pansus sudah datang ke Space X di LA, di sana mereka minta Indonesia jadi salah satu titiknya, mereka (minta) itu di IKN (Ibu Kota Negara) baru jadi tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1).

Menurut Suharso, permintaan tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia. Sehingga Indonesia akan mendapatkan akses transportasi khusus menuju Amerika Serikat (AS) dengan durasi penerbangan yang singkat.

"Jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat itu mungkin cuma satu jam setengah atau 2 jam, mudah-mudahan tidak mampir ke kutub utara,” ucapnya.

Hal itu dianggap sangat mungkin, dan dari situ akan muncul bandara yang membawa penerbangan cepat dari ibu kota baru ke Singapura, negara Asia lainnya, hingga Australia dan sebagainya.

"Mereka (SpaceX) melihat bahwa kekayaan khatulistiwa salah satunya adalah untuk peluncuran-peluncuran," katanya.