Fakta Kenaikan Tarif Listrik di Tengah Pandemi Imbas Penghapusan Diskon dan Subsidi

Merdeka.com - Pemerintah bakal segera menghapus diskon listrik dan subsidi. Sejak April 2021, pemerintah mengurangi subsidi listrik PLN kepada 33 juta pelanggan dari semua kategori.

Sebagian pelanggan PLN 450 VA yang mendapat subsidi, pemakaian bulan ini akan mulai membayar 50 persen dari total tagihan.

Sementara itu, untuk pelanggan 900 VA, sebagian subsidinya dikurangi setengah dari sebelumnya. Sehingga diskon yang diberikan hanya 25 persen dari semula diskon 50 persen.

"Pelanggan 450 VA ini bayar 50 persen, tadinya gratis. Yang biasanya diskon 50 persen jadi diskonnya 25 persen," kata EVP Tarif dan Subsidi (EVP ATS) PT PLN (Persero), Tohari Hadiat.

Rencana pengurangan subsidi ini pun telah dibahas sejak Maret 2021. Pihaknya pun telah mempersiapkan penghitungan tagihan listrik bagi 30 juta pelanggan PLN yang mendapat pengurangan subsidi listrik.

"Persiapan kami ini hanya mengubah besaran nilai diskon pada rekening yang harus disesuaikan dan kami sudah siapkan sejak bulan lalu," kata dia.

Berikut sederet fakta rangkuman merdeka.com tentang nasib diskon dan subsidi listrik yang bakal hilang.

1. Hapus Diskon Listrik Juli 2022

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, menginformasikan jika stimulus tarif diskon listrik bagi masyarakat dan pelaku usaha akan dihentikan per Juli 2021. Perpanjangan tarif diskon listrik ini hanya dilanjutkan untuk satu kuartal saja, pada April-Juni 2021. Itu pun secara nominal telah dipotong hingga 50 persen.

"Berakhir satu semester aja. Ini keputusan nasional," kata Rida dalam sesi teleconference, Jumat (4/6).

Menurut dia, kebijakan ini telah disepakati bersama saat berada satu panggung dengan Kementerian Keuangan. Pertimbangannya, pemerintah pada kuartal I 2021 masih memberikan tarif diskon listrik 100 persen seperti 2020. Kemudian dikurangi secara bertahap menjadi 50 persen pada kuartal II 2021.

"Itu keputusan nasional, tidak di kita, itu juga menyangkut bansos yang lain. Jadi stimulus listrik tidak lagi dibantu oleh negara (untuk Juli 2021 dan seterusnya)," ungkapnya.

2. Subsidi Pelanggan Kecil DIhapus Tahun Depan

Pemerintah juga tengah mengkaji untuk menghilangkan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA di 2022. Namun, keputusan itu belum sepenuhnya final lantaran masih didiskusikan dengan sejumlah pihak.

"Jadi masih dibahas. Artinya, apakah pelanggan rumah tangga 450 VA jadi enggak subsidi, masih jadi opsi, masih didiskusikan," ujar dia.

Nantinya yang berhak menerima subsidi listrik hanyalah kelompok pelanggan yang terbukti berhak menerima sesuai kondisi di lapangan. 

3. Kriteria Pelanggan yang Masih Terima Subsidi

Pemerintah akan menetapkan pelanggan 450 VA yang masih berhak mendapatkan subsidi. Adapun data yang bakal digunakan untuk pengecekan yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Itu belum dipastikan. Tapi kami sebagai pelaksana sudah siapkan datanya. Yang paling jadi penentu adalah akurasi dan validitas data DTKS. Suka tak suka, DTKS pasti jadi acuan kita. Untuk kepentingan penyaluran subsidi tepat sasaran, pemerintah tidak punya niat atau rencana apalagi untuk menurunkan subsidi," tegas RIda.

4. Penghapusan Subsidi agar Bantuan Tepat Sasaran

Adapun verifikasi kondisi pelanggan 450 VA tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan mengacu pada data yang termuat dalam DTKS. "Untuk kepentingan tadi, pemilahan pelanggan rumah tangga 450 VA, teman-teman PLN kami cek baru akan sampaikan pemadanannya, baru akan selesai akhir Juni ini," kata Rida.

Menurut dia, penghentian subsidi listrik ini bukan berarti ingin memperberat masyarakat, khususnya para pelanggan 450 VA. "Kita sudah punya pengalaman pemilahan penyaluran subsidi untuk rumah tangga 900 VA per 2026 lalu. Rasanya kita sudah punya pengalaman, sehingga di dalamnya perlu dibentuk tim posko pengaduan," tutur Rida.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golongan Karya, Dave Laksono mengatakan, usulan tersebut berpotensi mengurangi beban APBN. Sehingga alokasi untuk subsidi listrik bisa dialihkan untuk membiayai program pemerintah lainnya.