Fakta Mafia Penyaluran BPNT, dari Modus Hingga Penyelewengan Anggaran

Merdeka.com - Per 1 September 2019, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menjadi penyalur beras dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketentuan tersebut telah resmi setelah ada penandatanganan kesepakatan dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sayangnya, penyaluran ini tak semulus yang direncanakan. Direktur Utama Bulog Budi Waseso membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, hal ini membuat penyaluran beras Bulog lewat BPNT menjadi terhambat.

Dia mengatakan, oknum-oknum tersebut mengajak penerima bantuan tidak membeli beras perusahaan pelat merah itu. Pada kenyataannya, dia menyakini, kualitas beras Bulog mampu bersaing dengan beras produksi perusahaan lain.

"Saya ini mantan polisi jadi jangan dipakai main-main, saya akan buktikan kejahatan-kejahatan selama ini untuk program BPNT itu sangat luar biasa," kata Budi.

Berikut fakta-fakta di balik mafia penyaluran BPNT.

Modus

Budi Waseso menjelaskan, salah satu modusnya adalah menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah dalam kantung berlogo Bulog, dan diduga ada oknum yang sengaja melakukan penjualan kantung beras merek Bulog untuk mengelabui masyarakat penerima bantuan.

"Ada penjualan karung-karung kemasan yang sama dengan sejumlah merek, termasuk merek Bulog. Itu diperjualbelikan, sudah tertangkap sama saya, terus diisi beras semau-maunya. Jadi itu yang memfitnah Bulog, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog," kata Budi di Kantor Perum Bulog Jakarta, dikutip Antara, Jumat (20/9).

Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.

Saat ini Bulog memiliki stok 2,5 juta ton setara beras dengan penyaluran harian berkisar 4.000 ton per hari khusus untuk Operasi Pasar (OP) atau di luar BPNT. Jika Bulog ditugaskan untuk memasok stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Program BPNT, artinya perusahaan akan mengeluarkan stok sekitar 700.000 ton untuk periode September-Desember 2019.

"Artinya, stok akhir tahun masih akan sangat aman karena kewajiban stok akhir tahun ini sebenarnya hanya 1 juta sampai 1,5 juta ton," tandasnya.

Kerugian

Budi menjelaskan, kerugian yang ditaksir akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur BPNT, mencapai Rp30.000 per keluarga. Besaran BPNT yang ditetapkan adalah sebesar Rp110.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

Jika dijumlahkan, kerugian yang ditimbulkan cukup besar, mengingat berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan 32 kasus dengan modus serupa. Meski demikian, Budi belum mau mengungkapkan lokasi mana saja yang terdapat modus kejahatan penyaluran BPNT.

"Ini kan ada proyek besar, uang yang besar. Sepertinya tidak kelihatan, padahal nilainya besar. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi beberapa pulau, di beberapa wilayah," jelasnya.

Dia menjelaskan, dari total penyaluran BPNT untuk masyarakat miskin oleh pemerintah sebesar sampai Rp20 triliun, terjadi penyimpangan dana sebesar Rp5 triliun. Khusus untuk distributor atau penyalur paket beras dan telur program BPNT, setiap bulannya bisa mendapat ‎Rp9 miliar dari hasil praktik mafia tersebut.

"Kurang lebih yang disimpangkan Rp5 triliun lebih, jadi 1/3-nya disimpangkan. Apalagi pak presiden ingin menambah menjadi Rp60 triliun berapa banyaknya uang dikorupsi. Rp9 miliar itu dari penyalur hampir rata-rata dalam satu bulan untuk BPNT yang dia kuasai," tuturnya.

Gandeng Satgas Pangan dan Kepolisian

Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melibatkan satgas pangan dan kepolisian. Sebab, kegiatan ini sudah berjalan lama untuk keuntungan individu dan kelompok, sehingga merugikan masyarakat yang berhak menerima dan negara.

"Dalam penyaluran BPNT masalah besar di situ ada ajang permainan sudah berjalan bertahun-tahun‎," jelasnya.

Dia menjelaskan, saat ini Satgas Pangan masih melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya kejahatan oleh oknum penyalur BPNT yang merugikan masyarakat penerima raskin.

Selain itu, dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama untuk menangani kejahatan yang dilakukan mafia atau oknum penyalur beras BPNT.

"Saya mohon untuk bekerja sama dengan KPK karena ini nilainya besar ya. Di UU KPK kan Rp1 miliar ke atas harus ditangani KPK, makanya kita dorong dengan kekuatan KPK," imbuhnya.

Pecat Pejabat

Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan, dirinya bahkan tak segan untuk memutus karir pegawai Bulog yang ikut terlibat mempermainkan BNPT. "Pasti (dipecat). Tidak usah dipecat, kalau perlu kita bunuh. Bunuh karirnya maksudnya ya," seru Budi.

Saat dimintai keterangan terkait pihak atas yang dimaksud, Buwas masih belum mau menduga-duga sebelum itu menjadi jelas dari hasil proses penyidikan.

"Penyidikan itu proses ya. Pembuktian, arahnya ke mana, kita lihat saja nanti. Karena kan tidak mungkin seorang bawahan (Bulog) berani berbuat tanpa ada hubungannya dengan yang lebih atasnya," pungkas dia.