Fakta terbaru kebijakan BBM di pelosok satu harga dengan Jakarta

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enembe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut, tingginya harga BBM di Papua terjadi karena harga barang dan kebutuhan lain memang mahal di Papua. Kemudian ini berdampak pada tingginya biaya produksi BBM di Bumi Cendrawasih.

"Di masa lalu harga di beberapa daerah Papua sangat tinggi sehingga itu yang membuat biaya produksi kalau beli sesuatu di Papua ini jadi mahal," ucap Dwi saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa (18/10).

Kemarahan Jokowi akhirnya dijawab dengan kebijakan BBM satu harga. Sudah 8 bulan kebijakan tersebut berjalan. Ada beberapa capaian dan realita dalam kebijakan ini. Berikut uraiannya:

12 Kabupaten pelosok rasakan BBM murah

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 12 kabupaten yang masuk wilayah pedalaman sudah sama dengan harga BBM di daerah lain, atau seperti di Jabodetabek sejak 1 Juni 2017.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya membeli BBM dengan harga Rp 8.000 hingga Rp 18.000 per liter, tapi sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU Pertamina yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.

Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga dan akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.

"Untuk tahun 2017, dari rencana sebanyak 54 titik, per tanggal 1 Juni 2017 telah beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. Bahkan pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan," ungkap Sudjatmiko seperti dikutip dari laman Setkab.

Program BBM Satu Harga di seluruh pelosok Tanah Air sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Yahukimo, Papua, Selasa, 18 Oktober 2016 lalu.

Jokowi mengakui, bila BBM satu harga akan merugikan pihak Pertamina. Namun dia menegaskan, untuk menghilangkan ketidak setaraan harga BBM, hal itu harus tetap dilakukan.

Presiden Jokowi meyakini, dengan menurunnya harga BBM dapat menurunkan banyak biaya keseharian di Papua, seperti, transportasi, harga makanan, dan logistik, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.

"Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan," kata Presiden saat itu.

Berikut 12 Kabupaten yang dimaksud:

1. Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara

2. Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai, Sumatera Barat

3. Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah

4. Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur

5. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB

6. Kec. Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT

7. Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Hulu, Kalimatan Timur

8. Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

9. Kec. Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat

10. Kec. Morotai Utara, Kab. Morotai, Maluku Utara

11. Kec. Distrik Paniai Barat, Kab. Paniai, Papua

12. Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat.

Pertamina nombok Rp 2 triliun

Presiden Joko Widodo menugaskan PT Pertamina menyamaratakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia hingga 2019. Guna merealisasikan hal itu, perusahaan energi pelat merah tersebut terpaksa kudu menanggung biaya distribusi bahan bakar fosil tersebut.

Celakanya, biaya distribusi membengkak lantaran keterbatasan infrastruktur.

"Ngangkutnya sulit, ada yang pakai pesawat khusus. Ongkosnya saja misalnya ke perbatasan Kalimantan itu mencapai Rp 38 ribu per liter," kata Direktur Pengolahan Pertamina Toharso saat media gathering, Jakarta, Senin (8/5).

Secara keseluruhan, Pertamina harus menanggung biaya distribusi sekitar Rp 2 triliun per tahun. Biaya tersebut menggerogoti keuntungan Pertamina lantaran tak lagi dimasukkan sebagai komponen pembentuk harga BBM.

"Ini uangnya Pertamina bukan subsidi. Otomatis akan menggerus laba," katanya.

Menurutnya, Pertamina harus menyetarakan harga BBM di 145 daerah di Indonesia. Salah satu kendala, Pertamina kesulitan mencari mitra untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah terpencil

"Mungkin, pada 2019, BBM satu harga di semua daerah.

Pertamina impor dari Malaysia

PT Pertamina bakal menerapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang berlaku di seluruh Indonesia pada 2017. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pertamina, di tengah wilayah Indonesia yang begitu luas.

"Targetnya 2017. Tapi, kami akan mencari cara yang paling efisien. Kalau laut, ya kita pilih laut. Darat yang bisa ditempuh juga bisa. Pesawat pilihan terakhir," ujar Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (8/11).

Pertamina juga bakal mengeluarkan kocek yang besar mencapai Rp 800 miliar untuk menerapkan program BBM satu harga. Untuk itu, Pertamina berencana melakukan impor BBM dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.

Menurut Bambang, impor ini untuk memenuhi kebutuhan di wilayah perbatasan. Nantinya, wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan dilakukan impor BBM seperti di Kalimantan dan Malaysia.

"Kami sudah tanda tangan dengan anak perusahaan Petronas, kita impor. Jadi, Krayan bisa diambil dari Serawak. Dan kita bisa kirim juga kesana. Jadi sweeping. Jadi lebih efisien, Kalau ini bisa jalan, biaya kami bisa jauh lebih murah. Pesawat bisa dialihkan ke wilayah timur," jelasnya.

Dia menambahkan Pertamina sudah mendapat izin dari pemerintah dan Pemerintah Malaysia karena ini bertujan untuk menghemat biaya distribusi. Nantinya ini bisa sangat menghemat biaya distribusi yang menhabiskan dana Rp 800 miliar.

"Setidaknya kalau ongkosnya Rp 30.000 per liter bisa tinggal Rp 10.000 per liter," pungkas Bambang.

ESDM bangun infrastruktur di Papua

Pemerintah bertekad membangun infrastruktur energi di timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini untuk mendukung program BBM satu harga dan menciptakan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan tersebut mencakup baik sektor migas, ketenagalistrikan, maupun energi baru terbarukan (EBT).

"Kebijakan dan program infrastruktur energi menjadi fokus pembangunan dan pemerataan di timur Indonesia agar harga terjangkau," kata Jonan seperti dikutip Antara, Senin (6/3).

Untuk sektor migas, program BBM satu harga mencakup 33 kabupaten di Papua dan Papua Barat melalui pembangunan agen penyalur minyak dan solar (APMS) hingga 2019. "Saat ini, telah beroperasi di tujuh kabupaten, sehingga harga BBM-nya sama dengan Pulau Jawa," katanya.

Selain kebijakan BBM satu harga, pemerintah juga membangun infrastruktur jaringan gas kota dengan rencana pada 2018 tersedia di dua lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga. Sedangkan ketenagalistrikan, pemerintah berencana membangun pembangkit 514 MW yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2019.

"Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai 2019," kata Jonan.

Jonan rombak eselon II, dan BBM satu harga tak boleh gagal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan meminta Direktur Bahan Bakar Minyak pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menyukseskan program BBM satu harga.

"Satu ini tidak boleh gagal, yaitu penerapan BBM satu harga untuk seluruh Tanah Air, ini penting sekali dan harus bisa," tegas Jonan usai melantik pejabat eselon II Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (5/6).

Menurutnya jabatan ini penting untuk kelancaran program tersebut, sehingga tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Selain itu pengawasan terhadap program juga tidak boleh diabaikan termasuk subsidi silangnya.

Hari ini, Senin (5/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan rotasi pejabat tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian ESDM.

"Pertama kami ucapkan selamat pada saudara yang siang ini sudah dilantik, promosi ini lebih pada rotasi saja, kalau sudah dua tahun atau lebih kami putar. Utamanya usianya yang masih ada kesempatan naik eselon," kata Jonan seperti ditulis Antara.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik oleh Menteri ESDM:

1. Harya Adityawarman, jabatan lama adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjadi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2. Agung Pribadi, jabatan lama adalah Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sekarang dilantik menjadi Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Sri Raharjo, jabatan lamanya Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dilantik menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

4. Rudy Suhendar, jabatan lamanya Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan pada Badan Geologi. Jabatan barunya adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Setyorini Tri Hutami, jabatan lamanya Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sekarang dilantik menjadi Direktur Bahan Bakar Minyak pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.  (mdk/idr)