Fakta Terbaru soal IKN Nusantara, dari Anggaran Rp30 T Hingga 100.000 PNS akan Pindah

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) Nusantara. Berbagai keperluan mulai disiapkan. Dari konsep pembangunan hingga rencana pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke ibu kota baru di Kalimantan.

Saat ini, Kantor Staf Presiden (KSP) bahkan mengklaim Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah menyampaikan dukungan terhadap pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami (GMNI) memandang perlu adanya IKN sebagai momentum perubahan. Kami mengusung gagasan pembangunan inklusif dan kolaboratif, dengan fokus pada isu penerimaan masyarakat lokal dan ekonomi biru," kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengajak GMNI membangun narasi positif kepada publik tentang IKN. Dia mengingatkan pembangunan IKN Nusantara bukan hanya membangun dan memindahkan ibu kota negara secara fisik, melainkan mewujudkan cita-cita besar negara untuk transformasi nasional.

"Ada cita-cita besar dalam pembangunan dan pemindahan IKN, yakni transformasi berbagai bidang, termasuk perubahan budaya korporasi dengan pendekatan digital, yang nanti ujungnya akan menjadi smart government, dan green economy," katanya.

Moeldoko juga menegaskan rencana pembangunan IKN Nusantara sudah final sehingga tidak perlu diganggu lagi. "IKN ini sudah final, jangan digonjang-ganjing lagi,” katanya.

Kini, terkuak beberapa fakta baru terkait persiapan pemerintah dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Berikut rinciannya:

100.000 PNS akan Pindah

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandanwangi menyebutkan sebanyak 100.023 aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) direncanakan akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara dalam rentang tahun 2024-2029 secara bertahap.

"Untuk exercise awal untuk profil demografi PNS yang akan kami pindahkan itu, totalnya ada 100.023 ASN. Ini meliputi pejabat negara, pejabat tinggi fungsional yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang mungkin secara bertahap akan dipindahkan," kata Prahesti dalam Webinar Kesiapan Insfrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (14/4).

Prahesti menuturkan, dalam profil demografi PNS yang dirancang oleh pemerintah, perpindahan 100.023 ASN akan meliputi para pejabat negara sebanyak 956 orang, pejabat pimpinan tinggi 3.264 orang serta pejabat tinggi fungsional sebanyak 95.803 orang.

Berdasarkan usianya, mayoritas ASN yang dipindahkan ke IKN tersebut merupakan para pegawai yang memiliki usia muda. Dengan rincian kelompok PNS yang berada pada usia 30-39 tahun sebesar 34,5 persen, 40-49 tahun 28,8 persen dan usia 50-60 tahun 19,8 persen.

Sedangkan dari sisi jenis kelamin, 54 persen ASN yang dipindahkan adalah laki-laki dan 46 persen perempuan.

Dalam profil awal itu pula, Prahesti menyebutkan mayoritas PNS yang dipindahkan memiliki jenjang pendidikan Strata-1 (S1) sebanyak 51,3 persen, disusul Strata-2 (S2) 26,7 persen, Strata-3 (S3) 1,6 persen dan Diploma-3 (D3) sebanyak 14,8 persen.

"Makanya ke depan, juga perlu dipikirkan perubahan-perubahan cara bekerja yang mengikuti juga kebutuhan dari usia muda kawan-kawan ASN kita," ucap dia.

Menurut Prahesti, pemerintah juga telah menyiapkan pemberian empat fasilitas kepada para ASN yang akan pindah ke IKN. Keempat hal yang disediakan adalah rumah dinas di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap ASN.

Konsep Rumah dan Perkantoran di IKN Nusantara

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandanwangi mengatakan bahwa perkantoran Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara akan dibangun dengan konsep bertajuk ‘Kantor Bersama’ (shared-offices) yang berbasis konektivitas fisik dan digital.

"Transformasi bekerja para ASN, kalau kita lihat perkantoran pemerintahan ke depan akan dibangun konsep 'Kantor Bersama' yang mengedepankan konektivitas fisik dan digital, antar kementerian lembaga," kata Prahesti dikutip dari Antara, Kamis (14/4).

Prahesti menuturkan, transformasi di tempat kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu juga diperkuat melalui flexible working arrangement yang berbasis dengan digital. Di mana cara kerja para ASN akan diarahkan menjadi lebih informal, interaktif, kasual dan tiak terbatas pada ruang-ruang kantor saja.

"Flexible working arrangement berbasis digital di mana cara kerja lebih liquid, lebih informal, informatif, kasual dan tidak terbatas ruang kantor yang sebenarnya sudah kita laksanakan karena kemarin ada pandemi," ujar dia.

Sistem pemerintahan yang diterapkan juga direncanakan akan berbasis elektronik (SPBE) melalui penyiapan aplikasi umum SPBE dan simplifikasi bisnis lintas sektor pemerintahan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan satu data yang bisa di berbagi pakaikan antarkementerian lembaga dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Dengan demikian transformasi dalam bekerja yang diusulkan, diharapkan menciptakan adanya pola hubungan yang dapat memperkuat serta mempermudah kolaborasi dan koordinasi antar kementerian lembaga.

Kerja sama yang dijalin diharapkan juga dapat lebih optimal sehingga tidak ada lagi silo-silo dalam setiap program yang dijalankan dalam pemerintahan.

Sedangkan pada pusat pemerintahan dan kawasan permukiman ASN akan dibangun menjadi kawasan yang lebih compact (kompak). Setiap rumah dinas dan perkantoran akan di desain secara berkelanjutan.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dibangun dengan mendukung konsep walkability. Prahesti mengatakan jarak yang dibutuhkan menuju ke kantor adalah 10 menit dan memfasilitasi banyak hubungan sosial.

"Walking distancenya membutuhkan 10 menit berjalan dan memfasilitasi banyak hubungan sosial. Kalau kita lihat, banyak sekali ruang terbuka dengan efisiensi ruang dan lokasinya," kata dia.

Siapkan Anggaran Rp30 Triliun

Pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencadangkan belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun. Hal ini di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

"Anggaran untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (14/4).

Sri Mulyani mengatakan, tahun depan pemerintah akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Sehingga anggaran betul-betul akan di alokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif.

"Dengan demikian tahun depan diperkirakan Pagu indikatif untuk belanja Kementerian lembaga akan mencapai Rp 977,1 triliun," jelasnya.

Angka ini, kata Sri Mulyani, lebih besar dibandingkan belanja Kementerian Lembaga tahun ini yang sebesar Rp945,8 triliun. Artinya bahwa tahun depan, momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah.

"Namun pada saat yang sama APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen," tandasnya.