Fakta Terbaru Utang Indonesia Tembus Rp7.163 Triliun, Termasuk Paling Kecil di Dunia

Merdeka.com - Utang pemerintah tercatat terus meningkat secara agresif dari 2015 silam. Peningkatan utang seiring kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa pernah mencatat, utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 saja mencapai Rp4.772 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, Jumlah setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.

Di sisi lain, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2022 turun menjadi USD 411,5 miliar atau sekitar Rp6.065 triliun, dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar USD 415,7 miliar (Rp6.114 triliun).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menuturkan, penurunan total utang ini dampak dari turunnya utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

"Adapun secara tahunan, posisi Utang Indonesia dari Luar Negeri terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy)," jelas dia, Kamis (19/5/2022).Tren penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah pada kuartal I 2022 masih berlanjut. Posisinya dari USD 196,2 miliar, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar USD 200,2 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan Utang Luar Negeri pemerintah terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0 persen (yoy).

Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas. Serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Selain itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Menko Luhut Sebut Utang Indonesia Terkecil di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa utang pemerintah Indonesia adalah yang terkecil di dunia, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia," kata Luhut saat Ground Breaking pembangunan jalan tol seksi 3 Cileles - Panimbang di Pandeglang, Banten, dikutip dari Antara, Senin (8/8).

Menurut Luhut, utang pemerintah Indonesia hanya 40 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara-negara maju lainnya hingga 100 persen dari PDB.

"Kami minta bapak-bapak dan teman di daerah jangan dengar bicara aneh-aneh dan tidak jelas, karena pemerintah tahu benar yang dilakukan," katanya menjelaskan.

Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki utang sebesar Rp7.000 triliun, namun semua utang itu produktif. Artinya, seperti utang untuk pembangunan jalan tol, tentu utangnya akan dikembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman.

Oleh karena itu, jangan sampai proyek tersebut ditipu oleh informasi-informasi yang salah dan pemerintah itu pintar-pintar dan tidak bodoh, ucap Luhut.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu dihitung dengan betul dan benar termasuk bagaimana return on investment-nya.

Menurut dia, pembangunan jalan tol Serang - Panimbang sepanjang 85 km dipastikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Banten. Selain itu juga mendukung percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).

Rasio Utang Terhadap PDB Terus Turun

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, Jumlah setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebut, rasio utang pemerintah sekarang sudah menurun.

"Jadi utang pemerintah itu rasionya malah turun, jadi lebih bagus," kata di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Susi mengatakan, penurunan utang pemerintah ini karena sudah dilakukan pembayaran. Sehingga rasionya masih jauh ke 40 persen.

"Per akhir Juli kemarin itu sangat bagus 37,91 persen sangat bagus, jauh dibawah 40 persen," kata dia.

Susi mengatakan, total Utang Indonesia masih lebih rendah dari negara lainnya. Misalnya Jepang yang rasio utangnya mencapai 229 persen dan Singapura yang mencapai 119 persen dari masing-masing Produk Domestik Bruto.

"Bandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang 229 persen, Singapura 159 persen," kata dia.

Sehingga dia memastikan pengelolaan utang pemerintah masih bisa dikendalikan. "Jadi aman pokoknya," kata dia.

Kuras Cadangan Devisa

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa ditekan hingga kurang dari 3 persen pada tahun 2023 mendatang.

Hal ini untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang yang meningkat signifikan. Mengutip dokumen APBN Kita, utang pemerintah mencapai Rp7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.

"Defisit anggaran harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023 menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," katanya dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).

Bamsoet mencontohkan, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar USD 21,6 miliar per bulan.

Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standarkecukupan internasional.

Posisi Cadangan Devisa

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar USD 132,2 miliar. Angka ini menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2022 sebesar USD 136,4 miliar.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, penurunan posisi cadangan devisa pada Juli 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

"Hal ini sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/8).

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.