Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fintech besutan LPDB dapat dukungan dari pegiat koperasi

Fintech besutan LPDB dapat dukungan dari pegiat koperasi Ilustrasi fintech. © business insider

Merdeka.com - Direktur Kopkun Institute (Koperasi Konsumen) asal Purwokerto, Firdaus Putra Aditama mengapresiasi dan mendukung inovasi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo di bidang jasa finansial (fintech).

Menurutnya, hal itu bisa memperluas dan mempermudah akses kemanapun dan siapapun. "Karena selama ini dari dulu banyak oknum yang memanfaatkan soal akses terkait peminjaman dana bergulir," ujar Firdaus saat dihubungi, Jumat (6/10).

Firdaus mengakui, sistem online itu bisa mengurangi praktik percaloan yang dilakukan oknum. Tentu saja, kata dia, LPDB bisa lebih terakses ke daerah-daerah.

Orang lain juga bertanya?

Terkait kendala kemungkinan gagap teknologi bagi pelaku usaha mikro dari kalangan orangtua yang ingin meminjam dana usaha, Firdaus yakin LPDB sudah memikirkannya. "Pada kasus yang seperti itu, LPDB bisa kerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu di daerah atau Dinas Koperasi untuk membantu entri datanya," urai dia.

Firdaus menegaskan, kesulitan yang dihadapi calon peminjam dana usaha selama ini adalah panjangnya jalur birokrasi yang harus dilewati. "Karena dulu sebelum online, kita harus menyiapkan segepok dokumen persyaratan ini itu. Dijilid terus diantar ke Jakarta atau via pos. Nah, kalau begitu kan kita tidak tahu apakah dokumen sampai pada orang yang tepat atau tidak." tambah Firdaus yang juga Pengurus Kopindo Jakarta.

Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menggagas inovasi dengan konsep Financial Technologi (FinTech). Program ini bertujuan untuk mempermudah mitra koperasi dan UKM agar bisa mengajukan pinjaman secara online.

LPDB diakui Braman belum tersentuh oleh teknologi informasi. Di awal masa jabatannya sebagai Dirut LPDB, dia menggagas bagaimana LPDB ini sebagai salah satu institusi yang bisa bersaing dengan institusi lainnya. Fintech LPDB diharapkan bisa mengurangi mitra KUMKM untuk bertatap muka langsung, cukup dengan mengajukan proposal secara online.

"Harapannya, Fintech ini menjadikan koperasi yang familiar dengan menggunakan teknologi untuk bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman," katanya.

Gagasan Dirut LPDB Braman Setyo ini merupakan pertama kali yang dilakukan LPDB, sehingga para mitra KUMKM cukup melalui teknologi informasi yang tentu akan masuk kepada LPDB, kemudian ada evaluasi dan LPDB akan turun ke lapangan. Kendala selama ini, LPDB masih terpusat di Jakarta dan belum memiliki fasilitas pengajuan pinjaman secara online yang bisa diakses di mana saja.

Lebih jauh, eksplorasi dari program FinTech ini, LPDB akan menyiapkan aplikasi berbasis website dan mobile apps untuk pengajuan dana bergulir LPDB. Termasuk membangun Sistem Informasi Debitur untuk KUMKM, sehingga lancar pembayaran cicilannya dan kualitas debitur akan termonitor.

Semua lembaga keuangan sudah menuju ke arah ekonomi digital karena diyakini akan mengurangi cost bagi koperasi yang bersangkutan, tanpa harus bolak-balik datang ke Jakarta.

Terkait kinerja, menurut data LPDB, dari tahun 2008 hingga 2017, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,49 triliun kepada 1.012.287 UMKM melalui 4.299 mitra. Sedangkan realisasi dana bergulir di 2017 sebesar Rp 405,27 miliar yang disalurkan kepada 46.602 UMKM melalui 49 mitra di seluruh Indonesia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
Kerap Dipandang Negatif, Sebutan Pinjol Diubah Jadi Pindar
Kerap Dipandang Negatif, Sebutan Pinjol Diubah Jadi Pindar

Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi LPBBTI yang berizin di OJK.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Wilayah Pedesaan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Multistakeholders
Tingkatkan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Wilayah Pedesaan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Multistakeholders

Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cara Gibran Tekan Praktik Pungli dalam Pengurusan Izin Usaha
Cara Gibran Tekan Praktik Pungli dalam Pengurusan Izin Usaha

Gibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.

Baca Selengkapnya
Apindo Jakarta Akui Transaksi Digital Perlu Ditingkatkan, Ini Keunggulan dan Kelemahannya
Apindo Jakarta Akui Transaksi Digital Perlu Ditingkatkan, Ini Keunggulan dan Kelemahannya

Nurjaman mengatakan, transaksi digital akan menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau tempat fisik lainnya.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Bank Sentral Spanyol, DPR Ingin Kerja Sama Mata Uang Digital
Kunjungi Bank Sentral Spanyol, DPR Ingin Kerja Sama Mata Uang Digital

Hal ini menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol.

Baca Selengkapnya
Penggunaan QRIS Bantu Pendataan Transaksi Bisnis
Penggunaan QRIS Bantu Pendataan Transaksi Bisnis

Transaksi digital, termasuk QRIS amat membantu para pengusaha khususnya pada transaksi pembayaran, pendataan, perekaman dan distribusi dokumen.

Baca Selengkapnya
Cegah UMKM Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK: Ibu-Ibu Jangan Kenalan ya Sama Rentenir
Cegah UMKM Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK: Ibu-Ibu Jangan Kenalan ya Sama Rentenir

OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.

Baca Selengkapnya
Perpamsi dan PT TDC Sepakat Transaksi Digital Menghemat Biaya Operasional Perusahaan
Perpamsi dan PT TDC Sepakat Transaksi Digital Menghemat Biaya Operasional Perusahaan

Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono menjelaskan, di lingkungan Perusahaan Air Minum, pelanggan sudah banyak yang memanfaatkan transaksi digital.

Baca Selengkapnya
95 Juta Orang Indonesia Belum Punya Akses Keuangan, Nomor Empat Terbesar di Dunia
95 Juta Orang Indonesia Belum Punya Akses Keuangan, Nomor Empat Terbesar di Dunia

Kondisi ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dalam jumlah populasi terbanyak yang tidak memiliki akses keuangan, di bawah India, China.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Emas dan Permata: QRIS Permudah Pencatatan Transaksi Perdagangan
Pengusaha Emas dan Permata: QRIS Permudah Pencatatan Transaksi Perdagangan

Pengusaha mengaku terbantu dengan perkembangan transaksi digital dan QRIS. Sebab penggunaannya positif bagi para pengusaha emas dan permata.

Baca Selengkapnya