Fintech besutan LPDB dapat dukungan dari pegiat koperasi
Merdeka.com - Direktur Kopkun Institute (Koperasi Konsumen) asal Purwokerto, Firdaus Putra Aditama mengapresiasi dan mendukung inovasi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo di bidang jasa finansial (fintech).
Menurutnya, hal itu bisa memperluas dan mempermudah akses kemanapun dan siapapun. "Karena selama ini dari dulu banyak oknum yang memanfaatkan soal akses terkait peminjaman dana bergulir," ujar Firdaus saat dihubungi, Jumat (6/10).
Firdaus mengakui, sistem online itu bisa mengurangi praktik percaloan yang dilakukan oknum. Tentu saja, kata dia, LPDB bisa lebih terakses ke daerah-daerah.
-
Apa yang dilakukan untuk mencegah judi online? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Bagaimana Menkominfo memberantas judi online? 'Kementerian Kominfo juga sudah memberikan peringatan kepada seluruh platform media sosial, operator seluler, dan penyedia layanan internet untuk tidak memfasilitasi segala bentuk promosi judi online. Semua yang dalam wewenang Kominfo sudah kita lakukan,' jelasnya.
-
Bagaimana Perpustakaan Anti Korupsi di Bandung meningkatkan literasi? Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar,“ terangnya.
-
Kenapa izin online di luncurkan? Hal ini dimaksud untuk memudahkan para promotor dalam penyelenggaraan event.
-
Kenapa situs Pemda sering diretas untuk judi online? Sebagaimana diketahui, situs-situs Pemda maupun instansi pemerintah lain kerap dijadikan promosi judi online setelah diretas.
-
Siapa yang diminta memberantas judi online? Sahroni menegaskan, seluruh penegak hukum termasuk juga kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan diminta bekerja sama memberantas judi online.
Terkait kendala kemungkinan gagap teknologi bagi pelaku usaha mikro dari kalangan orangtua yang ingin meminjam dana usaha, Firdaus yakin LPDB sudah memikirkannya. "Pada kasus yang seperti itu, LPDB bisa kerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu di daerah atau Dinas Koperasi untuk membantu entri datanya," urai dia.
Firdaus menegaskan, kesulitan yang dihadapi calon peminjam dana usaha selama ini adalah panjangnya jalur birokrasi yang harus dilewati. "Karena dulu sebelum online, kita harus menyiapkan segepok dokumen persyaratan ini itu. Dijilid terus diantar ke Jakarta atau via pos. Nah, kalau begitu kan kita tidak tahu apakah dokumen sampai pada orang yang tepat atau tidak." tambah Firdaus yang juga Pengurus Kopindo Jakarta.
Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menggagas inovasi dengan konsep Financial Technologi (FinTech). Program ini bertujuan untuk mempermudah mitra koperasi dan UKM agar bisa mengajukan pinjaman secara online.
LPDB diakui Braman belum tersentuh oleh teknologi informasi. Di awal masa jabatannya sebagai Dirut LPDB, dia menggagas bagaimana LPDB ini sebagai salah satu institusi yang bisa bersaing dengan institusi lainnya. Fintech LPDB diharapkan bisa mengurangi mitra KUMKM untuk bertatap muka langsung, cukup dengan mengajukan proposal secara online.
"Harapannya, Fintech ini menjadikan koperasi yang familiar dengan menggunakan teknologi untuk bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman," katanya.
Gagasan Dirut LPDB Braman Setyo ini merupakan pertama kali yang dilakukan LPDB, sehingga para mitra KUMKM cukup melalui teknologi informasi yang tentu akan masuk kepada LPDB, kemudian ada evaluasi dan LPDB akan turun ke lapangan. Kendala selama ini, LPDB masih terpusat di Jakarta dan belum memiliki fasilitas pengajuan pinjaman secara online yang bisa diakses di mana saja.
Lebih jauh, eksplorasi dari program FinTech ini, LPDB akan menyiapkan aplikasi berbasis website dan mobile apps untuk pengajuan dana bergulir LPDB. Termasuk membangun Sistem Informasi Debitur untuk KUMKM, sehingga lancar pembayaran cicilannya dan kualitas debitur akan termonitor.
Semua lembaga keuangan sudah menuju ke arah ekonomi digital karena diyakini akan mengurangi cost bagi koperasi yang bersangkutan, tanpa harus bolak-balik datang ke Jakarta.
Terkait kinerja, menurut data LPDB, dari tahun 2008 hingga 2017, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,49 triliun kepada 1.012.287 UMKM melalui 4.299 mitra. Sedangkan realisasi dana bergulir di 2017 sebesar Rp 405,27 miliar yang disalurkan kepada 46.602 UMKM melalui 49 mitra di seluruh Indonesia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaUpaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia.
Baca SelengkapnyaGibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.
Baca SelengkapnyaNurjaman mengatakan, transaksi digital akan menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau tempat fisik lainnya.
Baca SelengkapnyaHal ini menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol.
Baca SelengkapnyaOJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono menjelaskan, di lingkungan Perusahaan Air Minum, pelanggan sudah banyak yang memanfaatkan transaksi digital.
Baca SelengkapnyaPengusaha mengaku terbantu dengan perkembangan transaksi digital dan QRIS. Sebab penggunaannya positif bagi para pengusaha emas dan permata.
Baca SelengkapnyaLuhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut data Hippindo, transaksi digital seperti QRIS juga dapat meningkatkan jumlah transaksi terhadap para anggotanya.
Baca Selengkapnya