Follow
FITRA: kenaikan gaji DPRD memperlebar defisit anggaran
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana tersebut bakal membebani defisit anggaran.
Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, menilai gaji DPRD sudah dianggap cukup besar saat ini. Apalagi, anggota DPRD juga mendapatkan 16 tunjangan. 16 tunjangan tersebut, yaitu untuk uang pulsa, kesejahteraan, kesehatan.
"FITRA menolak dengan kenaikan gaji DPRD. Hal tersebut karena jika dinaikan kinerja DPRD juga tidak meningkat. Padahal, fungsi DPRD adalah untuk mewakil aspirasi masyarakat," ujarnya di Kafe Deli, Jakarta, Jumat (2/9).
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Mengapa karyawan tidak dipromosikan? Tidak sedikit seseorang berada di zona nyaman, dan menjadi seorang 'job clinger'. Orang tersebut berada di satu pekerjaan dalam durasi yang panjang seperti di atas 3 tahun lebih.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
-
Kenapa gaji polisi dinaikkan? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
"Di DKI Jakarta gaji DPRD itu sudah sampai Rp 40 juta, menurut saya itu sudah tinggi ditambah dengan tunjangan-tunjangan," tambah Apung.
Dia menekankan, jika Presiden Joko Widodo jadi melakukan kenaikan gaji DPRD, maka ruang fiskal APBD semakin sempit. "Ini adalah skenario Presiden Joko Widodo, dia akan menaikan gaji DPRD, tujuannya agar DPRD tidak mempersulit dengan membuat peraturan daerah, yang bertentangan dengan pemerintahan pusat," ungkap Apung.
Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menekankan bahwa kenaikan gaji DPRD tidak lantas menjamin meningkatnya kinerja. "Mau gaji besar, kinerja sedikit. Gaji kecil ya kinerjanya juga sedikit," ujar Ray.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya
Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi.
Baca Selengkapnya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca Selengkapnya