Follow
Fitra kritik pemerintah potong dana pendidikan demi belanja keamanan
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah menelantarkan kesejahteraan masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Sebab, pemerintah justru menekan belanja fungsi belanja fungsi (mandatory spending) untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan umum.
Menurut Manager Advokasi Fitra, Apung Widadi, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk fungsi pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan dalam RAPBN 2016 dinilai lebih rendah di bandingkan APBN 2016.
"Dalam RAPBNP tahun 2016 alokasi untuk kesehatan diperkirakan hanya Rp 65,81 triliun berarti lebih rendah Rp 1,39 triliun dari APBN 2016 yang sebesar Rp 67,21 triliun. Ini berarti lebih rendah 2,1 persen," ungkap Apung di Kantornya, Jakarta, Senin (27/6).
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Kenapa Mentan diapresiasi? 'Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan,' ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana Kementerian ATR meningkatkan perekonomian masyarakat? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.
Sedangkan, alokasi untuk pendidikan dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 139,5 triliun lebih rendah 7,0 persen di bandingkan APBN 2016 sebesar Rp 150 triliun. Alokasi untuk fungsi pelindungan sosial dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 148,2 triliun lebih rendah 6,2 persen dari alokasi dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp 158,1 triliun.
Opung menyayangkan dana untuk kesehatan dan pendidikan malah dialokasikan untuk peningkatan belanja pada 20 kementerian misalnya kementerian pertahanan. "Kementerian pertahanan dapat tambahan Rp 6,6 triliun yang konon katanya untuk membeli satelit dan tambahan Rp 5,6 triliun untuk kepolisian," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Siapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan, wacana tersebut telah membuat resah para masyarakat terutama para guru.
Baca Selengkapnya
Fraksi PKS di DPR mengkritik keras soal program makan siang gratis yang dikabarkan akan menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Selengkapnya
Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya
Sementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Megawati menjelaskan tugas pemerintah saat ini menyiapkan sumber daya manusia progresif.
Baca Selengkapnya