Fitra nilai beleid pengampunan pajak rawan diselewengkan

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menilai beleid pengampunan pajak, saat ini tengah digodok wakil rakyat, rawan diselewengkan. Alih-alih dapat meningkatkan penerimaan pajak, beleid itu malah berpotensi menimbulkan hubungan transaksional.

"Regulasi ini tidak serta merta akan menjamin peningkatan kinerja negara dalam setoran pajak. Ini malah menjadi ruang yang baru untuk dilakukan transaksional," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenni Sucipto, Jakarta, Senin (12/10).

Menurutnya, pemberlakuan beleid itu nantinya harus disertai transparansi pemerintah. Semisal, pembuatan data terkait jumlah wajib pajak yang bakal mendapat pengampunan beserta besaran dana yang disimpan di luar negeri.

"Jumlah wajib pajak sampai saat ini tidak transparan. Sejauh mana sih pengusaha dan elit-elit menghindari pajak, berapa sih pengusaha dan elit yang punya aset di luar negeri dan penghasilannya berapa," bebernya.

"Karena balik lagi ke soal data. Selama data yang ada tidak dibuka kepada publik maka tidak menutup kemungkinan adanya transaksional tersebut."