Fitra: Pengampunan pajak jadi karpet merah untuk koruptor

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menggenjot penerimaan negara secara besar-besaran di masa pemerintahannya di lima tahun ini. Salah satu caranya yakni dengan memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi warga negara Indonesia (WNI) yang 'memarkirkan' uangnya di luar negeri.

Kategori WNI tersebut juga berlaku bagi segelintir koruptor yang dengan sengaja menyimpan harta benda mereka di luar negeri.

Namun, langkah tersebut dinilai Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sama saja memberikan 'karpet merah' bagi para koruptor.

"Regulasi ini hanya memberikan karpet merah bagi koruptor, karena dengan begitu para pengusaha atau koruptor bisa memperoleh pemutihan pajak," ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto kepada wartawan di Kantornya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (12/10).

"Paling tidak pemutihan itu dilegalkan dalam regulasi," tegas Yenny lagi.

Yenny menilai, dalam RUU Pengampunan Pajak yang rencananya bakal disahkan oleh anggota DPR tersebut hanya tertulis asal seorang atau badan mengajukan pengampunan, maka akan dilakukan proses pengampunan itu sendiri.

"Nah ini proses dilakukan tanpa melihat asal usul harta yang dimiliki. Tidak disaring lagi, sehingga RUU ini berpotensi menarik banyak uang haram dalam APBN dan perekonomian nasional," ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai pengecualian yang tidak dapat memperoleh pengampunan pajak.

Dalam pasal 9 dan pasal 10 draft RUU pengampunan Nasional yang didapat merdeka.com, Rabu (7/10) itu tertulis, bahwa;

Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh fasilitas di bidang perpajakan berupa:

a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak.

b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum undang-undang ini diundangkan.

c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia.

Dengan demikian, koruptor dapat berpeluang mendapatkan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi.

Sedangkan di Pasal 9, orang pribadi atau badan yang mendapatkan pengampunan nasional dapat memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang Pengampunan Nasional ini diundangkan.