FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai

Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima BUMN dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp 47,82 triliun. Apabila dijumlahkan dengan PMN sejak APBNP 2015 sebanyak Rp 68 triliun, maka total PMN yang diperoleh BUMN adalah sebesar Rp 115,8 triliun.
Akan tetapi, tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Hingga saat ini tidak ada evaluasi untuk BUMN tahun ini. Bahkan, cenderung banyak dibagikan untuk elit partai kerana BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi," kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).
-
Apa tujuan PMN tunai dan non tunai? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.'Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut PMN tunai Tahun anggaran 2024,' kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Mengapa BPNT diberikan kepada KPM? Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.
-
Bagaimana cara PPN dinaikkan? 'Seperti yang disampaikan Bu Menkeu, ada kelompok hunian mewah yang bernilai di atas 30 M, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan private jet, senjata api, helikopter, kapal pesiar, dan mobil mewah. Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11% seperti semula,' tegas Prita.
-
Kenapa BPNT disalurkan non tunai? Program ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi juga mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Fitra menolak PMN BUMN tanpa didasari pada pembangunan BUMN yang jelas dan berpengaruh pada peningkatan PNBP.
"Yang paling mencurigakan mendapat PMN paling besar adalah PLN senilai Rp 10 triliun. Konon PMN besar ini untuk pembiayaan proyek 35.000 MW, namun hanya untuk menarik investor saja, tidak untuk pembiayaan penuh," jelasnya.
Untuk itu, perlu adanya evaluasi segera dari pemerintah. Sehingga, dana ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Jadi harus segera dievaluasi segara dan jangan sampai merugikan rakyat. Karena kalau untuk pembangunan dana ini akan sangat besar manfaatnya," katanya.
Sementara itu, Kementerian BUMN tengah mematangkan konsep holding BUMN pada berbagai sektor. Menurut Yenny, super holding ini akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan milik negara.
"Lalu ada super holding yang juga mengkhawatirkan. Ini adalah gaya privatisasi halus. Dalam jangka panjang, Upaya ini juga dikhawatirkan aset kita bisa dikuasai oleh asing," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Adi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat
Baca Selengkapnya
Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.
Baca Selengkapnya
Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,67 persen anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya