Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai

FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai

Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima BUMN dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp 47,82 triliun. Apabila dijumlahkan dengan PMN sejak APBNP 2015 sebanyak Rp 68 triliun, maka total PMN yang diperoleh BUMN adalah sebesar Rp 115,8 triliun.

Akan tetapi, tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Hingga saat ini tidak ada evaluasi untuk BUMN tahun ini. Bahkan, cenderung banyak dibagikan untuk elit partai kerana BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi," kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).

Orang lain juga bertanya?

Terkait hal tersebut, Fitra menolak PMN BUMN tanpa didasari pada pembangunan BUMN yang jelas dan berpengaruh pada peningkatan PNBP.

"Yang paling mencurigakan mendapat PMN paling besar adalah PLN senilai Rp 10 triliun. Konon PMN besar ini untuk pembiayaan proyek 35.000 MW, namun hanya untuk menarik investor saja, tidak untuk pembiayaan penuh," jelasnya.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi segera dari pemerintah. Sehingga, dana ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Jadi harus segera dievaluasi segara dan jangan sampai merugikan rakyat. Karena kalau untuk pembangunan dana ini akan sangat besar manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Kementerian BUMN tengah mematangkan konsep holding BUMN pada berbagai sektor. Menurut Yenny, super holding ini akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan milik negara.

"Lalu ada super holding yang juga mengkhawatirkan. Ini adalah gaya privatisasi halus. Dalam jangka panjang, Upaya ini juga dikhawatirkan aset kita bisa dikuasai oleh asing," tutupnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?

Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Baca Selengkapnya
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara

Pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!

Adi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan

Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.

Baca Selengkapnya
Karena Hal Ini yang Bikin Ormas Tidak Tepat Kelola Tambang
Karena Hal Ini yang Bikin Ormas Tidak Tepat Kelola Tambang

Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geger PPATK Ungkap 36,67% Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus & ASN
VIDEO: Geger PPATK Ungkap 36,67% Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus & ASN

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,67 persen anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya