Fitra sebut program kedaulatan pangan Jokowi hanya sebatas angan
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) kembali mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo setelah hampir satu tahun memimpin Indonesia. Salah satu program yang disorot adalah soal kedaulatan pangan.
Sekjen Fitra, Yenny Sucipto menilai program kedaulatan pangan selama ini hanya jadi angan-angan belaka. Pasalnya, niat Jokowi tidak diikuti dengan kebijakan nyata seperti besarnya porsi anggaran yang disiapkan.
"Jokowi hanya menganggarkan untuk kedaulatan pangan di bawah Rp 1 triliun, dan itu tidak sesuai harapan kita," ujar Yenny di Jakarta, Rabu (14/10).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Apa tujuan utama Presiden Prabowo soal pangan? Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar,' ujar Presiden Prabowo dalam pidato berapi-api di depan anggota MPR, DPR, dan DPD pada Minggu, 20 Agustus 2024 lalu.
-
Kenapa Jokowi fokus pada food estate? Kendati begitu, dia menegaskan bahwa upaya merealisasikan lumbung pangan merupakan suatu keharusan bagi kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi memastikan bantuan pangan sampai? 'Saya hendak memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai kepada para penerima manfaat,' tulis Jokowi dalam akun Instagramnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Padahal, lanjut Yenny, untuk menuju kedaulatan pangan terdapat banyak hal yang harus difasilitasi oleh pemerintah. "Dalam hal ini adalah kepemilikan tanah, lalu bicara soal distribusi dan lainnya," tambahnya.
Kemudian, faktor yang paling penting menurut Yenni adalah soal peningkatan bahan pangan sebelum dan sesudah panen. "Di situ butuh peran negara. Tapi sayangnya Jokowi tidak alokasikan anggaran ke sana," ujarnya.
Di sisi lain, Yenny juga mengkritisi program Jokowi untuk sektor informal. Jokowi tidak menjadikan sektor ini sebagai prioritas negara. "Padahal sektor itu memberikan kontribusi ke negara sebanyak 60 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Jadi fasilitas-fasilitas atau pembiayaan dalam rangka untuk memberikan peningkatan di sektor informal masih minim," tuturnya.
Yenny menambahkan, Jokowi juga kurang memberikan perhatian untuk kesehatan. Terbukti, ia hanya menganggarkan 3,1 persen dari total APBN 2015.
"Padahal secara mandatori spending, kesehatan harusnya mendapat porsi lima persen dari total APBN," tandasnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Megawati, anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Selengkapnyamembantah food estate yang diperintahkan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo gagal.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP tersebut.
Baca SelengkapnyaProgram food estate dianggap gagal oleh cawapres Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD kompak menyatakan program food estate era Presiden Jokowi sebagai proyek gagal.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai program Food Estate masuk ke dalam kejahatan lingkungan. Hal ini mengundang polemik.
Baca SelengkapnyaTim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mengatakan harga makanan bergizi gratis tiap daerah akan dibuat berbeda.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kritik food estate dari PDIP.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian, Amran Sulaiman blak-blakan, pentingnya proyek food estate untuk masa depan Indonesia.
Baca Selengkapnya