Fitra sebut Tax Amnesty saja belum sukses menggenjot perpajakan

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2019. Dalam rancangan ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.142 triliun. Pendapatan ini berasal dari perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 361,1 triliun dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Deputi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Misbah Hasan menilai, sebanyak 83 persen pendapatan RAPBN 2019 disumbang dari sektor perpajakan. Target pajak ini dinilai terlalu tinggi, bahkan program tax amnesty sekalipun tidak sanggup menarik pendapatan negara tersebut.

Misbah mengatakan, tax amnesty yang telah diterapkan terbukti belum mampu mencapai tujuan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perpajakan. Antara lain adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukurisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada memperkuat nilai tukar Rupiah.

"Justru realisasinya nilai tukar Rupiah makin melemah pasca pelaksanaan program tax amnesty," ungkap Misbah dalam diskusi Menaker Politik Anggaran RAPBN 2019, di Jakarta, Minggu (19/8).

"Ada catatan program tax amnesty. Sebenarnya tidak tercapai karena dana dari luar tidak kembali ke Indonesia justru pajak yang didapat dari negara berasal dari dalam negeri," tambah Misbah.

Misbah melanjutkan, di sisi lain, tax amnesty juga belum mampu secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak (WP). Total peserta tax amnesty sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di 2016. Dengan demikian, secara jangka pendek tax amnesty masih belum mampu menjadi solusi penerimaan negara.

"Pemerintah harus konsisten dengan tujuan awal diberlakukannya tax amnesty, jangan hanya puas dengan penerimaan pajak dalam negeri," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam nota keuangan RAPBN 2019 Presiden Jokowi berjanji akan memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen yaitu insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak.