Follow
Fitra sebut Tax Amnesty tak ampuh menambal APBN
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan program Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil menambal APBN selama diberlakukan. Terbukti dengan penerimaan negara dari Tax Amnesty belum seperti yang diinginkan pemerintah.
"Tax Amnesty tidak menambal APBN. Namun dibalik itu ada aspek politis selain dari sisi kuantitasnya," ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (18/12).
Yenny mengatakan Tax Amnesty seharusnya lebih menyasar harta wajib pajak yang dibawa keluar negeri (repatriasi) dan tidak hanya mendesak kalangan di dalam negeri. Hal ini ditunjukkan masih banyak harta yang belum dilaporkan dan disimpan di luar negeri.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Kenapa Menteri Basuki menyesal tentang program Tapera? Dalam video tersebut juga membacakan narasi Basuki juga tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program Tapera yang disiapkan pemerintah.
-
Siapa yang menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"Secara operasional harus dibuktikan sejauh mana kelembagaan menjalin kerjasama dengan luar negeri. Pertukaran informasinya seperti apa. Untuk melihat harta yang berada di Luar negeri. Kan begitu," ungkap Yenny.
Yenny berharap jika tahun depan Tax Amnesty masih diberlakukan, kebijakannya harus menyasar pengusaha yang banyak menyimpan harta di luar negeri. Dan Menteri Keuangan sebagai pencetus kebijakan diharapkan melakukan kerja sama yang baik dengan pihak luar supaya memperoleh data yang lebih akurat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Masalah kepemilikan rumah tak kunjung selesai, meski negara sudah memberi suntikan besar melalui satu bank pelat merah.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Iqbal juga menyebut sekalipun dalam waktu setahun tabungan yang terkumpul Rp12,6 juta
Baca Selengkapnya
Kekhawatiran Bank Dunia sendiri terkait potensi melebarnya defisit APBN terhadap produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.
Baca Selengkapnya
Pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.
Baca Selengkapnya
KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya