Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera mengurangi utang. Jika tidak, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang akan semakin berat, mengingat utang jatuh tempo di tahun depan saja telah mencapai Rp 409 triliun.
Deputi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengatakan, sebagai gambaran, besaran bunga utang saja telah melampaui anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
"Pasti itu akan membebani postur APBN. Angka untuk belanja bunga utang saja sudah 17 persen dari total belanja atau Rp 275,4 triliun. Ini sudah di atas dari anggaran pendidikan, sudah di atas anggaran untuk kesehatan, hanya untuk bunga utang," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (19/8).
-
Apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengambil pinjaman dari lembaga keuangan.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa itu bunga persen pinjaman? Bunga persen pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman.Bunga ini dihitung sebagai persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam praktiknya, bunga persen pinjaman disebut juga sebagai suku bunga.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
Meski pemerintah yakin mampu untuk membayar utang tersebut, namun sangat rawan bagi APBN di 2019. Terlebih, kondisi ekonomi global di tahun depan juga diperkirakan masih belum stabil sehingga ekonomi Indonesia masih rawan akan guncangan.
"Pemerintah boleh optimistis, tapi harus diantisipasi kondisi global dan kondisi dinamika politik. Karena sering kali investor pelaku ekonomi mengerem investasinya ketika tahun politik. Itu harus diantisipasi. Karena meskipun dijanjikan kondisi politik akan aman dan sebagainya, itu kan tidak bisa diprediksi," jelas dia.
Oleh sebab itu, Misbah menyarankan pemerintah untuk segera mengerem utang. Menurut dia lebih baik pemerintah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mendorong ekonomi di 2019."Makanya kami menyarankan mengerem utang, karena beban utang dari periode sebelumnya itu sudah sangat tinggi. Kalau ditambah dengan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, saya yakin itu postur anggaran akan semakin berat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca Selengkapnya