Fokus Pemerintah Pulihkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, yang menjadi fokus pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi adalah penanganan terhadap isu indeks kemudahan berbisnis atau EoDB dan reform birokrasi. Salah satu elemen terpenting adalah meneruskan Omnibus Law pada penciptaan lapangan kerja.
"Ini adalah undang-undang yang menangani masalah banyak kerumitan birokrasi serta regulasi yang menimbulkan dan menghambat investasi," kata dia dalam acara Webinar LPEM UI, Kamis (18/2).
Dia yakin, Undang-Undang tentang Cipta Kerja bisa menarik investasi lebih besar yang berasal dari swasta, domestik, dan asing. Dengan investasi yang besar, maka mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menggerakan roda perekonomian.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Dia menambahkan di dalam Omnibus Law penciptaan lapangan kerja pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kehadiran LPI juga dapat membantu menarik lebih banyak modal swasta dan asing ke Tanah Air.
Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Ridha Wirakusumah mengakui, tidak mudah menjadi CEO SWF. Sebab, harus mengelola investasi yang jumlahnya cukup besar. Dia menyadari memang visi dan misi dari SWF itu luar biasa luasnya. Namun, dirinya tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan aman di Tanah Air agar investor bisa berbondong-bondong masuk.
"Yang pertama yang ingin saya tekankan, kami ingin ciptakan sebuah iklim investasi yang nyaman dan aman sehingga mereka bisa berpartisipasi untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan Indonesia," kata dia.
Ridha menekankan, yang LPI cari saat ini adalah dana modal, bukan dana pinjaman. Di mana dana tersebut bisa dari sumber pemerintahan yang baik dan bersih.
"Lalu tentunya kedua, misinya adalah kalau bisa sebagai namanya SWF, semua dana yang dipercayakan kepada kami kalau bisa nanti bertumbuh terus sehingga merupakan dana abadi untuk terus menjadi dana yang makin lama bisa memakmurkan anak cucu kita semua," terangnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaCapaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menilai Airlangga Hartarto berhasil sebagai Menko Perekonomian.
Baca SelengkapnyaSelain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Gandhinagar, India.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca Selengkapnya