Formasi PNS dan PPPK di 3 DOB Bakal Diisi 80 Persen Orang Asli Papua

Merdeka.com - Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat, formasi aparatur sipil negara (ASN) berupa PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua akan diisi oleh 80 persen orang asli Papua.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak representatif di pemerintah daerah setempat. Menurutnya, mereka tidak lagi mempersoalkan apakah pemekaran ini diterima atau tidak diterima.

Namun, yang jadi catatan, orang asli Papua ingin punya kursi lebih besar di tiga instansi daerah baru tersebut, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

"Mereka berharap, pemekaran ini bisa menggaransi keberadaan orang asli Papua terhadap posisi itu. Mereka mengharapkan tidak terjadi migrasi besar-besaran ketika ini membuka peluang formasi-formasi baru dalam pemerintahan daerah di sana," kata Doli dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Selasa (28/6).

Doli mengatakan, 80 formasi ASN untuk orang asli Papua sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pemekaran di tiga provinsi Papua.

"Sudah tertera bahwa setiap pengisian formasi di Papua itu sudah dibuatkan maksimal harus memperhatikan 80 persen orang asli Papua. Tapi dari hasil diskusi, kami ambil inisiatif, untuk pengadaan ASN ini perlu pembicaraan serius," ungkapnya.

"Sekarang formasi yang ada di Papua itu seluruhnya sekitar 20.000. kalau nanti terjadi pemekaran, pasti juga ada penambahan formasi," dia menambahkan.

ASN Bekerja untuk Layani Masyarakat

Kendati demikian, Menteri PAN-RB ad interim Mahfud MD menekankan, seluruh ASN yang bekerja untuk melayani masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan.

Mahfud mengatakan, penilaian yang dilakukan diberikan secara objektif sesuai kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi, dan persyaratan lain.

"Pengadaan calon ASN diadakan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, dan mampu jadi perekat NKRI. Memiliki intelegensia yang tinggi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan," paparnya.

"Diharapkan dengan prinsip dan tujuan tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia. Termasuk di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)