Fortani Nilai Impor Bawang Putih Telah Terpenuhi Melalui Swasta

Merdeka.com - Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Forum Tani Indonesia (Fortani), Pieter Tangka menilai kebutuhan impor bawang putih untuk pemenuhan pasokan dalam negeri telah terpenuhi melalui importir swasta.

Menurut Pieter, keputusan Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) kepada 8 perusahaan swasta untuk impor bawang putih sudah tepat. Oleh karena itu, seiring dengan cairnya perizinan tersebut, Bulog sebaiknya tidak perlu lagi melaksanakan impor bawang putih.

Dia justru mengkhawatirkan Bulog akan tetap melakukan penugasan tersebut, padahal institusi itu tidak berpengalaman dalam melakukan impor bawang putih. Kondisi ini, katanya bisa saja memicu lahirnya kartel baru bawang putih yang secara tidak langsung ikut melibatkan Bulog.

"Khawatirnya Bulog akan sub kontrakkan ke importir-importir itu juga. Itu yang saya khawatirkan," kata Pieter dikutip Antara, Rabu (1/5).

Peneliti senior LPEM FEB Universitas Indonesia, Sulastri Surono menambahkan, Bulog sebaiknya tidak memaksa untuk impor bawang putih karena kapasitas dan dana institusi tersebut yang terbatas.

Terkait pengadaan bawang putih ini, Sulastri lebih mempercayai importir swasta karena memiliki pengalaman dan mau menanam bawang putih sebanyak lima persen dari total volume impor.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan pemerintah harus mulai menyusun data riil kebutuhan bawang putih dalam negeri agar kegaduhan dari kebijakan impor tidak terjadi lagi.

Data tersebut dapat membantu pemerintah dalam memetakan produksi bawang putih, termasuk ketika kebutuhan meningkat dan impor harus dilakukan. "Kalau beras, produksi paling tinggi bulan Maret-April-Mei. Panen bulan Oktober-November Desember. Berarti pemerintah disini harus jaga-jaga akhir tahun," kata Rusli.

Untuk saat ini, dia menilai kebijakan impor bawang putih masih dibutuhkan dan eksekusinya harus cepat agar tidak menganggu pasokan. Selain itu, hal terpenting lainnya adalah barang impor itu harus bisa didistribusikan secara merata ke daerah yang membutuhkan. "Jangan sampai ketika barangnya sudah datang, barangnya ditimbun di gudang," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, mengungkapkan dirinya belum bisa mengimpor 100.000 ton bawang putih untuk memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan. Hal ini karena pelaksanaan impor terhalang izin oleh seorang menteri.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan bahwa dalam rapat koordinasi (Rakor) terakhir telah diputuskan untuk memberikan penugasan pada Bulog untuk mengimpor bawang putih.

"Kita sudah rapat kemarin ini dan kita sudah bilang supaya penugasan untuk Bulog itu dikeluarkan," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Senin (29/4).

Meskipun demikian, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini enggan menjelaskan secara rinci terkait hal apa saja yang mengganjal pemberian izin pada Bulog untuk melakukan impor. "Tanya ke (Kementerian) Perdagangan," imbuh dia.

"Kita sudah bicarakan dalam rapat terakhir minggu lalu. Supaya selain yang swasta diberikan juga penugasan kepada Bulog," lanjut Darmin.

Dasar pertimbangan pemberian izin impor kepada Bulog, kata dia, dikarenakan harga komoditas bawang putih di pasaran yang mulai bergerak naik.

"Karena kalau situasi sudah mulai mendesak, pemerintah selalu penugasan Bulog. Dan kita menganggap ini agak mendesak karena harganya sudah bergerak naik," tandasnya.