Fraksi Golkar: Inflasi Rendah Mengindikasikan Roda Ekonomi Belum Berjalan Maksimal

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang terkontraksi - 2,07 persen. Angka ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, III dan IV mengalami kontraksi masing-masing -5,39 persen, -3,49 persen dan 2,19 persen. Tingkat inflasi juga turun dibandingkan tahun 2019 menjadi 1,68 persen sehingga mengindikasikan daya beli masya sangat turun.

"Rendahnya inflasi ini diindikasikan roda ekonomi belum berjalan maksimal, daya beli masya tahun 2020 sangat turun," kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy dalam Sidang Paripurna DPR RI: Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Jakarta, Kamis (19/8).

Meski begitu Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi nilai tukar Rupiah yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Volatilitasnya masih bisa dijaga Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2020 Rp14.577 per USD.

Lalu rata-rata lifting minyak bumi mencapai 707 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 983 ribu per hari. Hanya saja pencapaian ini masih dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah di tahun 2020. "Lifting migas tidak mencapai target," kata dia.

Kemudian realisasi dana hibah tahun 2020 sebesar Rp1.647,triliun atau 98 persen dari target yang ditetapkan. Dari angka tersebut Fraksi Partai Demokrat menilai terjadi penurunan sebesar 15,56 persen dibandingkan realisasi dana hibah tahun 2019.

Selain itu, perhatian juga ditujukan pada tax ratio yang masih mengalami penurunan 8,3 persen di tahun 2020 dari realisasi penerimaan pajak. Belanja negara juga banyak dianggarkan dan diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi realisasinya daya beli masyarakat masih tertahan.

"Kami cermati tingginya realisasi belanja negara ini buat belanja penanganan Covid-19, tapi belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat menuju pemulihan ekonomi masyarakat," kata dia.

Defisit Anggaran

Defisit anggaran yang terjadi juga menjadi perhatian penting lainnya. Sebab tingginya defisit tersebut justru menghasilkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234,7 triliun di tahun 2020. Angka ini lebih besar dari SiLPA tahun 2019 sebesar Rp46,6 triliun.

"Kondisi ini menunjukkan ketidakselarasan utang dan realisasi penggunaan utang. Ini namanya in-efisiensi dalam perencanaan pembiayaan," kata dia.

Selain itu, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Fraksi Partai Demokrat menilai penyaluran bantuan kepada dunia usaha lebih besar ketimbang yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Padahal kontribusi konsumsi masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program PEN belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kontribusi konsumsi masih minus 2,63 persen selama tahun 2020m," kata dia.

Vera menambahkan Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah menindaklanjuti 26 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Termasuk juga laporan keuangan kementerian yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.