Freeport hanya berikan cuti panjang ke karyawan bukan PHK

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia membantah telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai imbas dari pelarangan ekspor konsentrat atau mineral mentah sejak 12 Januari 2017. Pelarangan ekspor ini akibat imbas dari kebijakan pemerintah terkait pengubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan interoffice memorandum yang dikeluarkan perusahaan tambang Amerika Serikat yang dikeluarkan, hari ini, Minggu (26/2), Freeport tak melakukan pengurangan pegawai secara besar-besaran. Raksasa tambang ini hanya melakukan efisiensi berupa cuti ke tempat asal dan pembebasan kewajiban pekerja (furlough).

Perusahaan kita akan terus melaksanakan upaya-upaya efisiensi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan, layak secara finansial dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," kutipan isi interoffice memorandum PTFI.

Furlough dilakukan bukan sebagai akibat dari suatu pelanggaran hubungan industrial. Untuk itu, sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 17 ayat 6 serta Pasal 9 Butir h, maka tidak diperlukan tindakan apapun yang dilakukan serikat pekerja.

"Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga keselamatan kerja dan ketertiban sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan saling menjaga agar kita dapat melewati masa sulit ini."

Sebelumnya, Hingga hari ini, PT Freeport Indonesia sudah mengurangi 1.087 karyawan. Hal ini diketahui dari laporan manajemen Freeport Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

"Data rekapitulasi pengurangan karyawan yang kami terima dari manajemen Freeport hingga hari ini sudah mencapai 1.087 karyawan," ujar Kepala Disnakertrans-PR Mimika Septinus Somilena, seperti dikutip Antara Timika, Kamis (23/2).

Selain menerima laporan rekapituasi dari manajemen Freeport, Septinus mengatakan pihaknya juga menerima laporan dari perusahaan-perusahaan yang merupakan kontraktor utama, privatisasi atau kontrak grup yang bekerja di area Freeport itu.

"Data pada Rabu kemarin sebanyak 968 karyawan yang telah dikurangi. Sebanyak 968 karyawan itu berasal dari kontrak grup sedangkan karyawan Freeport sebanyak 40 orang, dan karyawan asing sebanyak 60 orang," katanya.

"Sedangkan hari ini kami telah mendapat laporan dari Trakindo yang telah mengurangi sebanyak 119 karyawan, sehingga total 1.087 karyawan hingga hari ini," tambahnya.

Data tersebut, kata Septinus, akan segera dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, dan setiap hari akan dilaporkan data terkini untuk diketahui selain laporan langsung dari manajemen Freeport yang seharusnya dilaporkan juga kepada Pemerintah Provinsi Papua.