Freeport sebut politisi minta jatah saham baru pertama kali terjadi

Merdeka.com - Pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru pertama kali terjadi dalam sejarah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Permintaan jatah saham yang dilakukan para petinggi negara pun baru pertama kali menimpa Freeport.

"Ini belum pernah terjadi (baru pertama kali)," ujar Vice President Corporate Communication Riza Pratama kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut dia, Freeport saat ini tetap berkomitmen untuk menjaga investasi di Indonesia mengacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

"PTFI melaksanakan seluruh kegiatan usaha pertambangan dengan mengacu pada hukum, peraturan yang berlaku, kontrak karya dan prinsip bisnis," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengadukan Setya Novanto Ke Badan Kehormatan DPR. Setya diduga telah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK untuk meminta saham dan proyek dari Freeport Indonesia.

Menurut Sudirman, politisi Partai Golkar itu bersama seorang pengusaha telah bertemu beberapa kali dengan petinggi Freeport. Tujuannya, memuluskan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia di Papua dengan imbalan 20 persen saham untuk Jokowi dan JK.

Selain itu, Freport juga diminta menjadi investor proyek pembangkit listrik di Timika. Di proyek itu, Setya diduga meminta jatah 49 persen saham.