Freeport sudah hentikan PHK karyawan sejak Maret
Merdeka.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Mimika, Papua, Septinus Somilena mengatakan, PT Freeport Indonesia beserta perusahaan privatisasi lain telah menghentikan pengurangan karyawan sejak akhir Maret.
"Itu termasuk Freeport yang merumahkan karyawan maupun perusahaan privatisasi yang selama ini mem-PHK karyawannya, sejak 27 Maret sudah berhenti," kata Septinus Somilena seperti ditulis Antara Timika, Rabu (5/4).
Namun apakah pemberhentian tersebut bersifat sementara atau permanen belum dapat dipastikan.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Kenapa perusahaan teknologi PHK karyawan? Pengurangan tenaga kerja ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, didorong oleh langkah penghematan biaya, upaya restrukturisasi, dan pergeseran strategi menuju teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Siapa saja yang kena PHK di perusahaan teknologi? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
Septinus juga mengatakan bahwa belum ada kejelasan apakah karyawan yang sudah di-PHK atau dirumahkan akan dipanggil untuk kembali bekerja oleh perusahaan bersangkutan atau tidak.
Namun dia menyarankan kepada Freeport dan perusahaan privatisasi tersebut untuk mempekerjakan kembali karyawan yang mengalami pengurangan sesuai dengan penilaian dan pertimbangan internal perusahaan.
Berdasarkan data dari Disnakertrans-PR Mimika, Freeport dan privatisasi lain telah melakukan pengurangan sebanyak 2.200 ribu karyawan sejak 12 Februari-27 Maret.
Jumlah tersebut terdiri dari 200 karyawan Freeport yang dirumahkan dan 2.000 karyawan privatisasi yang di-PHK.
Dia juga mengatakan bahwa informasi terkait pengurangan karyawan yang sudah mencapai 3.000-an lebih tidak benar karena setiap pengurangan yang dilakukan oleh Freeport dan perusahaan lain selalu diinformasikan kepada Disnakertrans-PR Mimika.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan langkah merumahkan karyawan di perusahaan tersebut sebagai dampak dari terhentinya seluruh aktivitas produksi perusahaan itu sejak Februari.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara
Baca SelengkapnyaAksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.
Baca SelengkapnyaLangkah ini bagian dari transformasi bisnis menjadi lebih efisien ke depan.
Baca SelengkapnyaPihak Sritex berharap Bea Cukai dan kurator bergerak cepat terkait izin bahan baku agar pabrik bisa kembali produksi.
Baca SelengkapnyaSejak awal tahun, CEO Google telah mengabarkan akan terjadi PHK lebih banyak tahun ini.
Baca SelengkapnyaSurat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIda menegaskan dalam sebuah penyelesaian persoalan di sebuah perusahaan, perlu ada pemahaman yang sama antara manajemen dan pekerja.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menduga pabrik sepatu bata tutup karena kurang efisiensi.
Baca SelengkapnyaLayanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca Selengkapnya