Freeport tak akan mau beri 51 persen saham ke pemerintah

Merdeka.com - Divestasi 51 persen disebut-sebut menjadi alasan PT Freeport Indonesia (PTFI) bersikeras tidak mau mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan jumlah divestasi tersebut, pemerintah menjadi pemegang saham penuh tambang emas di Papua.

Aktivis Yayasan Pusaka Arkilaus Baho mengatakan keinginan pemerintah untuk memiliki divestasi 51 persen Freeport, memang membuat perusahaan tambang Amerika Serikat ini tidak nyaman. Bahkan, dia menilai Freeport tidak akan mau menyerahkan tambangnya kepada pemerintah.

"Freeport tidak akan memberikan Gasberg kepada pemerintah. Karena Gasberg tumpuan bisnis Freeport. Jadi dapur Freeport pusat untuk melakukan usaha bidang lain disana seperti minyak, gas dan batubara," ujar Arkilaus di Hotel Morrissye, Jakarta, Senin (27/2).

Oleh karena itu, keinginan pemerintah untuk dapat menguasai tambang Freeport dinilai tidak bisa berjalan mulus. Sebab, Freeport akan menempuh segala cara untuk mempertahankan keuntungan yang dimiliki seperti sebelumnya.

"Freeport itu, pasti akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan keuntungannya selama ini. Dia punya banyak cara. Bahkan dengan provokasi warga dan pekerja diajak supaya membenci pemerintah. Pekerja dan lembaga yang pernah MoU dengan Freeport diprovokasi untuk benci pemerintah, ini dampaknya luar biasa," katanya.

Arkilaus menilai provokasi yang dilakukan Freeport kepada masyarakat tergolong selalu berhasil. Sebab, masyarakat masih menilai Freeport lebih memperhatikan mereka dari pada pemerintahnya sendiri.

"Selama 50 tahun dicuci otak sama Freeport, mereka masih dukung Freeport. Karena Freeport mereka pikir lebih peduli mereka daripada pemerintah," ungkapnya.