Freeport tak bisa lagi berkilah dari kewajiban bangun Papua

Merdeka.com - Kehadiran PT Freeport Indonesia di tanah Papua dianggap tidak membuat daerah dan masyarakat kawasan itu maju. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pun sesumbar bakal mengubah anggapan itu dan membuat Papua makmur.

"Banyak hal yang merupakan pertanyaan dari masyarakat, saya akan membuktikan kita semua komit dengan pembangunan di Papua dan nilai tambah bagi bangsa dan negara," begitu janji Maroef beberapa waktu lalu.

Namun janji itu dianggap sekadar omong kosong. Freeport memang sudah menyatakan komitmennya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian, tapi itu bakal dibangun di Gresik, Jawa Timur. Bukan di Papua, di lokasi tambang yang dikelolanya selama ini.

Freeport akan menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik dengan luas lebih kurang 80 hektar. Dalam penggunaan lahan ini, Freeport harus menyewa dengan harga mencapai USD 8 atau sekitar Rp 100.000 per meter persegi per tahun.

Pemerintah provinsi Papua meradang. Bahkan, rakyat Papua disebut-sebut marah lantaran Freeport memilih membangun smelter di luar wilayah tambangnya. DPR pun geram dengan rencana Freeport membangun smelter jauh dari mulut tambang.

Awalnya, pemerintah tidak mempersoalkan rencana Freeport membangun smelter di Gresik. Alasannya, pemerintah menyadari keterbatasan infrastruktur pendukung jika smelter dibangun di Papua.

Tapi setelah pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, sikap pemerintah berubah. Freeport bakal dipaksa membangun smelter di Papua. Pemerintah menutup ruang untuk tawar menawar. Pembangunan smelter di Papua harga mati.

Alasannya, dengan membangun smelter di Papua, otomatis melahirkan efek pengganda bagi sektor lain. Tenaga kerja akan terserap, ada nilai tambah yang bisa diperoleh pemerintah daerah. Merdeka.com mencatat, Freeport tak lagi bisa berkilah dari kewajiban membangun Papua. Berikut paparannya.

Tak ada tawar menawar, smelter harus di Papua

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bakal memaksa PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Tidak ada pilihan lain, smelter harus dibangun di Papua untuk mendorong perekonomian daerah setempat.

Menurut Sudirman, tidak ada lagi tawar menawar antara Freeport dan pemerintah. Freeport wajib bangun smelter di sekitar mulut tambang. Artinya, tidak boleh dibangun di Gresik seperti yang direncanakan Freeport. Pemerintah daerah sudah menjanjikan menyediakan infrastruktur pendukung.

"Ini soal keekonomian dan investasi. Tapi kemarin (Sesudah ketemu Jokowi) saya sudah bilang bahwa tidak ada tawar-menawar soal smelter dan harus segera dibangun. Kalau Pemda Papua siap bangun listrik saya pikir itu akan disambut baik oleh Freeport," ucap Sudirman di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Dia mengakui sejauh ini pemerintah belum memberikan keputusan ini secara resmi tertulis kepada Freeport. Namun, secara lisan sudah disampaikan, smelter harus dibangun di area tambang.

"Smelter harus dibangun di dekat area produksi. Mereka harus bangun smelter di area operasi (Papua). Memang ada beberapa pilihan, yang pertama harus bangun smelter di Papua tapi karena listrik tidak ada maka mundur dari (batas waktu) 2017. Kalau mau cepat, opsi keduanya tidak dibangun di Papua," tegasnya.

Smelter tak boleh di daerah lain

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto angkat bicara soal kelakuan Freeport. Dia menyebut ini sebagai sebuah pelanggaran dan pembangkangan terhadap undang-undang. Dasarnya, belum adanya kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian milik perusahaan yang berafiliasi ke Freeport-McMoran asal Amerika Serikat tersebut.

"Apa yang ditunjukkan oleh PT Freeport dan PT Newmont, kami nilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang," tegas Agus Hermanto di Mataram, Sabtu (31/1).

Sampai saat ini DPR belum melihat keseriusan dan itikad baik Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang. DPR meragukan komitmen Freeport terhadap Indonesia. Freeport dinilai sengaja mengulur-ngulur waktu membangun smelter.

Agus juga menyoroti rencana Freeport membangun smelter dengan menyewa lahan di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa mendesak Freeport untuk membangun smelter di areal tambang. Alasannya, jika dibangun di daerah lain, maka Pemerintah Provinsi Papua tidak akan mendapat nilai tambah dari hasil konsentrat yang sudah diambil.

"Semestinya pembangunan smelter harus ada di mulut tambang, yakni Freeport di Papua dan Newmont di Sumbawa, NTB, bukan justru sebaliknya diberikan ke daerah lain," tegasnya.

Dalam pandangannya, penerapan UU Minerba diberlakukan untuk mengetahui kandungan konsentrat yang dikirim ke luar negeri jika tidak ada smelter di Indonesia.

"Makanya kalau smelter dibangun di daerah, tentu akan mengurangi 'cost' kedua perusahaan, lokasi juga dekat dengan mulut tambang. Inilah semestinya yang harus dilakukan dan pemerintah harus bisa mendesak agar kedua perusahaan membangun di kedua provinsi penghasil," ucapnya.

DPR desak pemerintah paksa Freeport

DPR mendesak pemerintah agar meminta Freeport membangun smelter di Papua, bukan di gresik.

Itu disampaikan saat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR di Istana Negara sore tadi, Senin (2/2).

"Pesan dari DPR adalah supaya diupayakan secara maksimal, smelter dibangun di Papua. Tentu ada pengertian kalau dibangun di Papua," ujar Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan di Istana Negara.

Pemerintah berjanji menyampaikan itu kepada Freeport dan mengupayakan agar perusahaan pengelola tambang emas terbesar di dunia itu mau membangun smelter di Papua. Kemungkinan itu masih terbuka lebar mengingat proses renegosiasi masih berlanjut.

"Kami terima dan akan dijadikan bekal untuk melanjutkan negosiasi dengan Freeport," janjinya.

Wapres JK sudah minta Freeport bangun smelter di Papua

Polemik pembangunan pabrik smelter PT Freeport terus menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai keputusan Freeport membangun smelter di Gresik tak sesuai dengan komitmen perusahaan tersebut untuk memajukan masyarakat Papua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut bicara mengenai keputusan Freeport ini. Dia menegaskan, sejak awal pemerintah sudah meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Papua.

"Sejak awal kita minta itu (pembangunan smelter) di Papua, masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport. Jadi Freeport sekarang diminta membangun smelter pokoknya ya harus dekat situ," kata JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).

Papua ancam tendang Freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe beserta sejumlah bupati Papua menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (30/1) malam.

Pemerintah daerah Papua menolak keras smelter Freeport dibangun di wilayah Gresik, Jawa Timur. Wajib hukumnya pembangunan smelter Freeport berada di Papua.

"Kedua, masalah penolakan smelter Freeport. Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI, saya dampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden, kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik, dasarnya apa?" jelasnya.

Menurut Lukas, infrastruktur di Papua sudah amat mendukung bila smelter Freeport dibangun di sana. Baik itu mengenai dukungan listrik, infrastruktur jalan, perizinan, atau dukungan lainnya.

Jika tidak dibangun di Papua, Lukas mengancam kepada Freeport untuk cabut dari Papua. "Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh SDA di Papua, hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua," tandasnya.