Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fuad Bawazier soal divestasi Freeport: Kok kita mau beli barang sendiri, kan aneh

Fuad Bawazier soal divestasi Freeport: Kok kita mau beli barang sendiri, kan aneh Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan McMoran Inc telah meneken pokok-pokok kesepakatan atau Head of Agreement (HoA) divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam kesepakatan ini, Inalum akan memiliki tambahan 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional.

Pasca penandatangan HoA tersebut, muncul berbagai tanggapan. Termasuk dari Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menunggu sampai 2021 agar bisa menguasai tambang secara keseluruhan tanpa Freeport.

"Sudah tahu 2021 mau habis. Kok kita mau beli barang sendiri. Kan aneh. Tidak akan ada satu pihak pun yang akan beli saham Freeport, karena takut, kalau nanti tidak diperpanjang (pada 2021), dia beli kertas sampah," ungkapnya saat ditemui di sela-sela acara diskusi, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (26/7).

Orang lain juga bertanya?

"Jadi yang bisa dan menentukan nasibnya itu Indonesia. Kok kita yang punya kuasa. Kok malah mau membeli barang sendiri sampai USD 3,85 miliar. Kita diamkan saja tunggu sampai 2021. Kita lihat kalau tidak dia kelonjotan," lanjut Fuad.

Dia pun mengatakan tak masalah jika nantinya Freeport membawa masalah ini ke jalur arbitrase bila kontraknya akan habis dan Indonesia diharuskan membayar nilai buku Freeport sebesar USD 6 miliar. Namun sebagai gantinya Indonesia dapat memiliki Freeport seutuhnya, bukan hanya 51 persen.

"Tapi USD 6 miliar itu kan sudah 100 persen kita punya. Peralatan lengkap. Tentu harus dirundingkan, benar apa tidak kita bayar USD 6 miliar, kan harus dirundingkan. Kan baru angka sepihak," ujarnya.

"Siapa yang harus bayar? Pemerintah lah. Atau kita bisa datangkan pihak lain, investor yang dia mau. Kita bisa jual kamu mau tidak dapat 49 persen, kalau Pemerintah maunya 51 persen. Mungkin orang lain mau mengganti yang itu," imbuhnya.

Lagi pula, menurut Fuad, pengadilan arbitrase memerlukan proses yang panjang dan akan membuat rugi Freeport. "Freeport selain sahamnya akan hancur dia akan mengalami berbagai kesulitan. Kita ya diamkan aja dulu. Jadi tidak usah ada kepanikan, kenapa kita mesti harus bayar ada mitos juga bahwa Papua (bisa) mati tanpa Freeport," kata Fuad.

"Jalanin saja arbitrase. Kalau kalah kita bayar itu USD 6 miliar asetnya dia. Di arbitrase juga kita bisa angkat isu soal pajak, lingkungan. Lingkungan itu yang kelihatan secara internasional. Jadi bermasalah tidak wajar ini (Freeport) melanjutkan (operasi)," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir

Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat

Bahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil: Sampai Sekarang Uni Eropa Masih Bergantung Pada Batu Bara Indonesia
Menteri Bahlil: Sampai Sekarang Uni Eropa Masih Bergantung Pada Batu Bara Indonesia

Bahlil tak menyangkal dunia saat ini condong mengajak untuk beralih menuju energi yang lebih bersih.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang

Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya