Gabung banyak perdagangan bebas, pemerintah fokus lindungi petani

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan lima menteri ekonomi untuk membahas rencana kerja sama Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas dan tawaran bergabung dengan Trans-Pasific Partnership (TPP).

Para menteri itu di antaranya Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Mendag Thomas Lembong mengatakan dalam rapat ada beberapa hal yang dibahas yaitu persoalan perencanaan, teknis hingga konsekuensi daripada perdagangan bebas. Dibicarakan juga dampak terhadap petani Indonesia jika perdagangan bebas sudah berjalan.

"Kami bicara penyusunan tim perunding, kemudian strategi-strategi perundingan juga perekonomian secara umum. Mulai menentukan apa strategi kita untuk memposisikan diri dalam perdagangan international," kata Menteri Thomas di kantor Wakil Presiden, Selasa (9/2).

Rencana bergabungnya Indonesia dalam sejumlah FTA, jelasnya, sudah terbangun sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, tertunda karena pemilihan umum (Pemilu). Di era Presiden Joko Widodo, FTA ini diaktifkan kembali.

"Presiden sudah mengatakan harus tuntas dalam waktu dua tahun," jelas mendag.

Sementara, terkait penawaran bergabung dalam TPP, Mendag Thomas membeberkan telah ada perundingan beberapa kali dengan negara Uni Eropa. "Jadi harapan kami tahap pertama harus tuntas segera tapi kami tentunya berharap supaya koordinasi kita internal mantap ini harus rapat-rapat dengan semua menteri terkait dengan instansi-instansi terkait," ujarnya.

Adapun komoditas yang akan didorong dalam TPP nantinya yaitu produksi sepatu, fasyen, hingga makanan dan minuman. "Indonesia cukup memiliki keunggulan di produk-produk pertanian dan proses food makanan dan minuman," papar dia.

Pemerintah mengaku akan mendorong peningkatan volume produksi sejumlah sektor unggulan ini. Karenanya pemerintah akan membimbing bagaimana meningkatkan hasil produksi seperti salah satunya petani.

"Harus konsisten dari sisi volume dan mutu," imbuhnya.

Seperti diketahui, sejak 2013, pemerintah sudah terikat oleh tujuh skema kesepakatan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) yang melibatkan lebih 16 negara.

Sementara, terkait TPP, penawaran dari Amerika Serikat baru datang sejak tahun lalu.