Gabung pasar bebas bentukan Amerika, Indonesia dinilai bakal merugi

Merdeka.com - Ketua Koalisi Anti utang, Dani Setiawan menilai, pemerintah harus mempertimbangkan geopolitik dan geoekonomi antara Amerika Serikat dan China sebelum bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP). Bagi Amerika, masuknya Indonesia ke TPP ini bakal memperluas pasar bebas di Asia Tenggara.

"AS saya kira tidak mau kehilangan momentum untuk mendapatkan pasar yang sedang bergeliat di Indonesia khususnya di Asia Tenggara yang sangat dinamis, lalu kemudian di Pasifik, meskipun sebenarnya pertumbuhannya sangat kecil," ujar Dani di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Untuk Indonesia, kata dia, bergabung dengan TPP justru merugikan. Lantaran, Indonesia belum siap hadapi gempuran Amerika. Bahkan, daya saing industri nasional masih rendah menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Apagi kalau kita mau menghadapi satu kontestasi atau perjanjian perdagangan bebas liberalisasi perdagangan dengan kawasan-kawasan yang pertumbuhannya dan kapasitas ekonominya sangat besar dan kapasitas industrinya lebih maju," tegas Dani.

Dia menegaskan pemerintah akan dibebankan dengan insentif pajak dan fiskal sebagai komitmen keanggotaan pasar bebas bentukan Amerika Serikat ini.

"Apalagi dengan TPP kan akan masuk saya kira ada Singapore Agreement akan masuk bicara soal procurement di perjanjian perdagangan bebas WTO itu kan ada satu skema bahwa procurement, pengadaan barang dan jasa melalui fiskal pemerintah itu bisa dibuka bagi pemain asing juga. Itu satu yang sangat serius," papar dia.

Di mata Amerika Serikat, kata dia, Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia lebih tinggi dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mencapai 250 juta.

"Itu satu potensi pasar yang sangat besar," papar Dani.

TPP sejauh ini beranggotakan Singapura, Brunei, Selandia Baru, Chile, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, dan Jepang. Korea Selatan telah menyatakan setuju bergabung dengan TPP dan akan membahas prosesnya lebih lanjut. Negara potensial lainnya yang akan bergabung, di samping Indonesia, ialah Kolombia, Filipina, Thailand, Taiwan.

Pemerintah sebelumnya atau pada era SBY, menegaskan sulit menerima ajakan bergabung dalam kelompok dagang bentukan Amerika Serikat ini. Sebab, dikhawatirkan kedaulatan bangsa dalam menjaga perekonomian terkikis. Indonesia harus tunduk pada aturan yang disepakati mayoritas negara-negara besar di dalamnya.

TPP diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplet dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing. (mdk/bim)