Gadai KTP untuk BBM di SPBU kerap dilakukan pengendara mobil di DKI
Merdeka.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyebut saat ini tidak banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menerima gadai KTP, STNK hingga ponsel sebagai alat alternatif pembayaran bensin. Sebab, cara ini membuat para pengelola SPBU merugi apabila konsumen tidak dapat menebus alat gadainya.
Sekretaris Jenderal Hiswana Migas, Syarif Hidayat, mengakui praktik tersebut kerap dilakukan konsumen saat membeli BBM dan beralasan lupa membawa dompet bahkan tak memiliki uang.
"Sekarang tidak ada SPBU yang mau terima KTP. Kan bisa saja mereka lapor kehilangan ke kepolisan lalu terbitkan (identitas) yang baru," ujarnya di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (21/11).
-
Apa saja jenis kecurangan yang dilakukan oknum SPBU? Sepanjang Satgas RAFI 2024, tercatat adanya beberapa kasus diantaranya pemalsuan produk Pertamax di SPBU di Jakarta, Tangerang, dan Depok serta tercampurnya Pertalite dengan air di salah satu SPBU di Bekasi.
-
Kenapa BPH Migas imbau SPBU periksa dokumen BBM subsidi? 'Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Gimana cara SPBU mencegah penyalahgunaan BBM subsidi? 'Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,' imbuhnya.
-
Apa itu konsumsi BBM? Untuk pemilik kendaraan konvensional, menghitung konsumsi bahan bakar adalah hal yang sangat krusial, terutama dengan fluktuasi harga bensin yang terjadi setiap bulan. Agar tidak mengalami pengeluaran berlebih akibat penggunaan BBM yang tidak efisien, banyak pengendara yang mulai mencatat konsumsi bahan bakar setiap kali mereka mengisi bensin.
-
Apa yang BPH Migas cek di SPBU Batam? Harya menyampaikan bahwa kelengkapan berkas dan identitas pada Surat Rekomendasi yang dimiliki konsumen pengguna sangat penting sebagai dasar kesesuaian data.'Tahapan awal yang wajib dilakukan oleh pihak SPBU sebelum menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data yang tertulis di Surat Rekomendasi,' ucapnya, Sabtu (6/7/2024).
-
Kendaraan apa saja yang mengisi bensin di SPBU? Tidak hanya itu, ada juga kendaraan nyeleneh seperti mobil mainan dan sepeda yang mengisi di SPBU.
Ironisnya, konsumen yang kerap menggunakan modus gadai adalah pengguna mobil. Bahkan, setiap harinya ada konsumen yang menggadaikan sesuatu demi mendapatkan beberapa liter bensin.
"Iya lumayan sering, dalam satu hari ada saja tuh yang lupa bawa uang. Biasanya di Jakarta, tempat saya di Simatupang masih suka alami orang lupa bawa dompet," ucap dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejadian itu terekam kamera CCTV dan video viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024 syarat pembelian gas LPG 3 Kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaPengemudi heran BBM jenis ini untuk umum dan termasuk BBM nonubsidi sehingga tidak harus memakai kupon.
Baca SelengkapnyaTitik bilang, warga di daerahnya sangat sensitif apabila dimintai fotocopy KTP.
Baca SelengkapnyaModus pencurian data pribadi yang banyak digunakan ialah pemberian hadiah.
Baca SelengkapnyaTak Ada Akhlak! Pengendara Mobil Sigra Kabur Usai Isi Bensin di SPBU
Baca SelengkapnyaSetelah menurunkan Pertalite sebanyak 1.800 liter, pelaku menerima uang sebesar Rp14 juta.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca SelengkapnyaKejadian bermula ketika sebuah mobil MPV berwarna putih memasuki area SPBU sekitar pukul 05.30 WIB
Baca SelengkapnyaPengemudi mobil ogah bayar saat isi bahan bakar di salah satu SPBU kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur
Baca SelengkapnyaGuna menghindari penumpukan antrean di SPBU, Pertamina juga mengajak para pemudik untuk menyiapkan berbagai skema pembayaran digital.
Baca Selengkapnya